\n<\/p>\n
Sidang perkara yang menjerat Tifauzia Tyassuma, dokter yang akrab disapa dokter Tifa, kembali diwarnai perdebatan soal absennya pelapor. Tim kuasa hukum meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) segera dihadirkan ke ruang sidang, sementara jaksa penuntut umum (JPU) berdalih pemanggilan sudah masuk jadwal.<\/p>\n
<\/p>\n
Permintaan itu disampaikan dalam persidangan pada Kamis (22\/10\/2026). Menurut pihak dokter Tifa, Jokowi berstatus saksi pelapor, tetapi hingga kini belum juga dipanggil JPU.<\/p>\n
Kuasa hukum menegaskan bahwa permohonan ini bukan yang pertama. Mereka meminta majelis hakim mengklarifikasi apakah surat panggilan pengadilan benar-benar sudah dilayangkan kepada Jokowi.<\/p>\n
\u201cSaya sampaikan sekali lagi untuk kesekian kalinya kepada Majelis Hakim bahwa dalam rangka menghormati Pasal 201 bahwa di situ disebutkan pelapor wajib hadir,\u201d ujar kuasa hukum dokter Tifa di hadapan majelis.<\/p>\n
Untuk menguatkan argumennya, tim hukum mengungkit perkara lain sebagai pembanding. Mereka menyebut putusan Pengadilan Serang pada 29 Desember 2023 yang melibatkan Dito Mahendra sebagai pelapor dan Nikita Mirzani sebagai terlapor.\u00a0<\/p>\n
Dalam perkara itu, pelapor dua kali dipanggil tetapi tidak hadir, sehingga perkaranya dinyatakan gugur dan jaksa dinilai tidak serius.<\/p>\n
Kubu dokter Tifa menyebut putusan tersebut sudah menjadi yurisprudensi.<\/p>\n
Mendengar keberatan itu, Hakim Ketua Christina Endarwati mengambil alih jalannya sidang dan menyampaikan langsung pertanyaan tersebut kepada JPU. Ia mengingatkan bahwa pada setiap persidangan sebelumnya majelis sudah menanyakan siapa saja saksi yang akan diajukan.<\/p>\n
\u201cApakah saksi pelapor yang ditanyakan tadi mengenai Joko Widodo sudah pernah dipanggil,\u201d tanya Christina.<\/p>\n
JPU menjawab bahwa urutan pemanggilan saksi mengacu pada Pasal 210 ayat (3), dan penuntut umum telah menyusun rencana pembuktian. Karena itu, tudingan bahwa jaksa tidak serius dinilai terlalu dini.<\/p>\n