\n<\/p>\n
Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo dinilai berpotensi menempuh jalan politik berbeda menjelang Pemilu 2029.<\/p>\n
<\/p>\n
Pengamat politik Hendri Satrio atau Hensat melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi salah satu alasan bagi kedua kubu untuk menentukan arah masing-masing.<\/p>\n
\u201cMakanya saya jauh-jauh hari mengatakan Jokowi dan Prabowo sedang membangun jalan politiknya yang baru. Apakah nanti di ujungnya mereka akan bertemu lagi, bersama atau tidak bersama Gibran\/Jokowi, yang jelas mereka berdua sedang membangun jalan politiknya sendiri,\u201d kata Hensat kepada wartawan, Sabtu (24\/10\/2026).<\/p>\n
Menurut Hensat, Prabowo merupakan politisi berpengalaman yang memahami pentingnya menentukan momentum dalam mengambil keputusan politik. Karena itu, ia menilai kemungkinan perubahan arah hubungan Prabowo dengan Jokowi dan Gibran masih terbuka menjelang kontestasi mendatang.<\/p>\n
Hensat juga menyoroti langkah Jokowi yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menilai keputusan tersebut dapat dibaca sebagai upaya membangun dan memperkuat kekuatan politik sendiri.<\/p>\n
\u201cSemua partai politik yang memahami seorang Jokowi pasti memahami, oh, dia memanaskan mesin. Logistiknya sudah siap, akar rumput juga sudah bersatu,\u201d tutur Hensat.<\/p>\n
Selain itu, ia melihat adanya perubahan pernyataan Jokowi mengenai kemungkinan Prabowo-Gibran melanjutkan kepemimpinan selama dua periode. Menurut Hensat, pernyataan bahwa Pemilu 2029 masih lama turut menjadi bagian dari dinamika yang patut diperhatikan.<\/p>\n
Ia menilai rangkaian peristiwa politik tersebut bisa mengindikasikan bahwa hubungan kedua kubu berpotensi berubah. Meski demikian, Hensat tidak memastikan apakah Prabowo dan Jokowi pada akhirnya akan benar-benar berseberangan atau kembali menemukan titik temu.<\/p>\n
Salah satu hal yang disorot Hensat adalah putusan MK terkait gugatan syarat pendidikan Gibran yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima sehingga Gibran tidak didiskualifikasi sebagai Wakil Presiden.<\/p>\n