\n<\/p>\n
Pemerintah memiliki waktu hingga pertengahan 2027 untuk mempercepat reformasi pasar modal Indonesia setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia. Salah satu pekerjaan rumah yang disorot adalah pemenuhan ketentuan saham beredar di publik atau free float<\/em> minimal 15 persen.<\/p>\n <\/p>\n Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa persoalan tersebut perlu dibedakan dari kondisi fundamental ekonomi nasional maupun kinerja keuangan perusahaan tercatat. Menurutnya, perhatian MSCI lebih berkaitan dengan tata kelola perdagangan saham.<\/p>\n \u201cBagi Indonesia yang penting ini bukan kaitannya dengan fundamental ekonomi, bukan juga dengan fundamental emiten tetapi lebih kepada governance daripada trading market khusus untuk saham yang free float,\u201d kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Jumat (23\/10\/2026).<\/p>\n Airlangga mengatakan, reformasi pasar modal terus berjalan secara bertahap. Pemerintah bersama otoritas terkait masih mendorong pemenuhan ketentuan free float<\/em>, termasuk oleh perusahaan tercatat yang belum memenuhi batas minimum tersebut.<\/p>\n Airlangga menyebut pemerintah memiliki waktu hingga Juni 2027 untuk menuntaskan tahapan pembenahan yang tengah berjalan. Salah satu agenda yang turut masuk dalam peta jalan reformasi adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).<\/p>\n \u201cKita ada waktu sampai Juni tahun depan (2027). Dan tentu kemarin salah satu dalam roadmap kan kita juga mendorong adanya demutualisasi bursa. Jadi, itu tentu tahapan-tahapan itu yang perlu disampaikan ke publik dan juga progresnya disampaikan ke publik,\u201d ujarnya.<\/p>\n Demutualisasi merupakan perubahan struktur kepemilikan dan tata kelola bursa. Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda pembenahan kelembagaan pasar modal, meski pelaksanaannya tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan yang menjadi perhatian investor.<\/p>\n Pemerintah juga perlu memastikan perkembangan reformasi disampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi mengenai pelaksanaan kebijakan menjadi penting agar pelaku pasar dapat menilai sejauh mana perbaikan benar-benar berjalan.<\/p>\n MSCI pada 15 Oktober 2026 mengumumkan konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi indeks saham Indonesia dari kategori Emerging Market<\/em> menjadi Standalone Market<\/em>. Konsultasi tersebut dibuka hingga 30 April 2027, sementara keputusan final dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027.\u00a0<\/p>\n Dalam penjelasannya, MSCI menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan belum meratanya bukti bahwa reformasi yang diumumkan otoritas telah memberikan dampak nyata terhadap tata kelola pasar.<\/p>\n Dengan demikian, meski Airlangga menilai persoalan MSCI bukan mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia, sorotan lembaga penyedia indeks global tersebut tetap memiliki konsekuensi penting bagi aksesibilitas pasar saham domestik bagi investor internasional.<\/p>\n MSCI juga menyatakan akan mempertahankan pembekuan sejumlah perubahan terkait indeks saham Indonesia sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kebijakan tersebut mencakup pembatasan kenaikan faktor inklusi saham asing dan penambahan saham ke indeks investasinya.<\/p>\n