\n<\/p>\n
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau Indonesia Commodity Exchange (Icomex) mulai beroperasi pada 4 Januari 2027. Rencana tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.<\/p>\n
<\/p>\n
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pembentukan bursa tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis.<\/p>\n
Melalui kehadiran bursa tersebut, Indonesia diharapkan dapat memiliki peran lebih besar dalam pembentukan harga acuan atau reference price komoditas yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.<\/p>\n
Friderica, yang akrab disapa Kiki, menjelaskan bahwa operasional bursa direncanakan dimulai pada awal Januari 2027, dengan mempertimbangkan libur Tahun Baru.<\/p>\n
“Terkait dengan bagaimana Indonesia menjadi reference price<\/em> untuk komoditas bursa mineral, dan komoditas strategis, Insyaallah nanti sesuai dengan Undang-Undang akan mulai beroperasi awal tahun ini, karena 1 Januari libur, Insyaallah 4 Januari 2026,” ujar Kiki dalam Sidang Kabinet Paripurna, seperti diberitakan Sabtu (23\/10\/2026).<\/p>\n Tanggal yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah 4 Januari 2027, sesuai dengan rencana peluncuran bursa pada awal tahun depan.<\/p>\n Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis disebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).<\/p>\n Bursa tersebut direncanakan berada dalam pengawasan OJK sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur perdagangan komoditas strategis nasional.<\/p>\n Kehadiran Icomex juga dikaitkan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat pengelolaan sumber daya mineral, termasuk melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta kebijakan ekspor satu pintu.<\/p>\n Melalui pengembangan bursa komoditas, pemerintah berupaya mendorong terbentuknya mekanisme perdagangan yang lebih terorganisasi dan mendukung transparansi pembentukan harga.<\/p>\n Apabila berjalan sesuai rencana, bursa tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga acuan komoditas strategis yang diperdagangkan.<\/p>\n Meski demikian, rincian komoditas yang akan diperdagangkan, mekanisme transaksi, serta tahapan operasional Icomex belum dijelaskan secara terperinci dalam paparan tersebut.<\/p>\n Selain membahas rencana pembentukan bursa mineral, Friderica turut menyampaikan agenda pembenahan pasar modal Indonesia kepada Presiden Prabowo.<\/p>\n OJK berkomitmen memperkuat kredibilitas, likuiditas, dan transparansi pasar saham domestik melalui penyempurnaan pengawasan serta penegakan hukum.<\/p>\n Langkah tersebut menjadi perhatian setelah muncul isu mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).<\/p>\n Wanita yang akrab disapa Kiki ini juga menyinggung sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam penilaian pasar modal, mulai dari jumlah saham beredar di publik atau free float, keterbukaan informasi kepemilikan, hingga konsentrasi kepemilikan saham atau high shareholding concentration.<\/p>\n Menurutnya, Indonesia telah memiliki sejumlah ketentuan keterbukaan informasi yang dinilai cukup rinci dibandingkan beberapa pasar lainnya.<\/p>\n “Ketentuan untuk initial public offering yang 15 – 25% kemudian disclosure, kita bisa melihat kita ini 1% sudah kita buka. Sementara market lain tuh di atas 5%,” kata Kiki.<\/p>\n Ia juga menyoroti sistem klasifikasi investor yang diterapkan di pasar modal Indonesia.<\/p>\n OJK mencatat terdapat 39 tipe klasifikasi investor yang digunakan untuk memberikan gambaran lebih terperinci mengenai struktur kepemilikan dan aktivitas investasi.<\/p>\n Kiki menilai tingkat perincian tersebut menjadi salah satu modal dalam memperkuat transparansi pasar saham domestik.<\/p>\n Namun, ia mengakui masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki, terutama berkaitan dengan ketegasan penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal.<\/p>\n Baca Juga: Serius Dalam Penegakan Hukum, OJK Jatuhkan Total Denda Rp2,52 Triliun untuk Pelaku Pelanggaran di Pasar Modal<\/a><\/strong><\/p>\n Baca Juga: OJK Ancam Sanksi Berat bagi Manipulator Saham, Bisa Berujung Pidana<\/a><\/strong><\/p>\n