\n<\/p>\n
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengalami kemunduran signifikan dibandingkan dengan periode pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.<\/p>\n
<\/p>\n
Mahfud menyampaikan pandangan tersebut melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada Rabu (21\/10\/2026). Ia membandingkan penanganan karhutla selama 2015\u20132024 dengan situasi belakangan ini.<\/p>\n
“Terjadi kemunduran yang sangat signifikan kalau tidak akan dikatakan agak luar biasa di dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ini,” kata Mahfud.<\/p>\n
Menurut dia, kebakaran hutan menjadi persoalan yang dihadapi Jokowi ketika mulai menjabat sebagai presiden pada 2015. Namun, Mahfud menilai penanganannya semakin baik pada tahun-tahun berikutnya hingga akhir masa pemerintahan Jokowi pada 2024.<\/p>\n
“Anda lihat selama pemerintahan Pak Jokowi tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 berakhir itu tidak pernah ada protes, tidak pernah ada bahaya yang sangat menyeramkan seperti sekarang ini karena kebakaran hutan,” ujarnya.<\/p>\n
Mahfud juga mengingatkan situasi pada 2015, ketika pemerintah Singapura menerbitkan aturan antiasap. Menurut penjelasannya, aturan tersebut membuka peluang bagi pemerintah Singapura untuk mengambil tindakan terhadap warga Indonesia yang terlibat dalam pembakaran hutan, termasuk jika mereka dinilai tidak mendapat hukuman dari pemerintah Indonesia.<\/p>\n
“Bahkan di tahun 2015 itu pemerintah Singapura mengeluarkan undang-undang antiasap yang isinya itu pemerintah Singapura bisa menangkap orang Indonesia yang membakar hutan tetapi tidak dihukum oleh pemerintah Indonesia,” ujar Mahfud.<\/p>\n
“Oleh sebab itu ancaman ada undang-undangnya, Undang-Undang Anti Kebakaran Asap pada waktu itu,” lanjutnya.<\/p>\n
Mahfud menjelaskan, pemerintah pada era Jokowi melakukan langkah antisipasi sebelum memasuki periode rawan kebakaran hutan. Salah satunya melalui rapat kabinet rutin setiap Februari untuk membahas potensi karhutla.<\/p>\n
Dalam rapat tersebut, pemerintah menerima pemaparan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai prakiraan cuaca serta kemungkinan munculnya kebakaran dan kabut asap.<\/p>\n
“Pemerintah pada waktu itu menangani setiap awal tahun di bulan Februari setiap tahun pemerintah kabinet itu rapat,” kata Mahfud.<\/p>\n
Ia mengatakan, laporan BMKG menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah untuk menyiapkan langkah pencegahan. Informasi yang disampaikan mencakup perkiraan kondisi panas, potensi asap, hingga ketersediaan air yang berkaitan dengan risiko kebakaran.<\/p>\n
“Ada BMKG waktu itu Ibu Dwikorita laporan, ‘Pak ini akan terjadi panas mulai bulan ini, asapnya sekian, airnya sekian.’ Itu dilaporkan setiap tahun,” ujarnya.<\/p>\n
Selain melalui koordinasi antarlembaga dan pemantauan prakiraan cuaca, Mahfud menyebut Jokowi menerapkan pendekatan tegas terhadap aparat keamanan di daerah yang mengalami karhutla.<\/p>\n
Ia mengatakan, ancaman pencopotan jabatan ditujukan kepada pejabat yang dinilai tidak mampu mengatasi kebakaran hutan maupun dampak kabut asap di wilayahnya.<\/p>\n