\n<\/p>\n
Analis negara dan filsafat Sayuti Asatri menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menjadi korban dari rusaknya tatanan hukum dan politik di Indonesia. Ia menilai polemik pencalonan Gibran tidak bisa dilepaskan dari peran elite kekuasaan dan lembaga penyelenggara negara.<\/p>\n
<\/p>\n
Pandangan tersebut disampaikan Sayuti dalam diskusi kebangsaan yang disiarkan melalui kanal YouTube Sinkos Indonesia pada 23 Oktober 2026.<\/p>\n
Menurut Sayuti, Gibran tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang disorot dalam polemik tersebut. Ia justru menilai ada aktor lain yang berperan dalam proses politik yang mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden.<\/p>\n
“Gibran ini kan sebenarnya anak kecil enggak tahu apa-apa gitu,” ujar Sayuti.<\/p>\n
Ia kemudian menyinggung peran keluarga dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilainya turut membuat Gibran berada dalam situasi kontroversial.<\/p>\n
“Karena sebenarnya ini permainan Paman, Ayah, KPU semua membuat Gibran jadi sengsara begitu. Dia bagian dari korban juga.”<\/p>\n
Sayuti menilai persoalan tersebut berakar pada bangunan hukum yang membuka ruang bagi perubahan aturan terkait pencalonan presiden dan wakil presiden.<\/p>\n
Ia secara khusus menyoroti Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Sayuti, Anwar Usman perlu dimintai pertanggungjawaban atas persoalan yang berkaitan dengan proses tersebut.<\/p>\n
“Gibran ini korban dari bangunan hukum kita yang memang memberikan ruang kepada Utsman pamannya untuk melakukan segala macam kejahatan ini. Jadi paman Utsman ini harus diadili kan,” tegasnya.<\/p>\n
Selain menyoroti Anwar Usman, Sayuti mengkritik sikap para ahli tata negara yang dinilainya tidak konsisten dalam menilai persoalan tersebut.<\/p>\n
Ia mempertanyakan mengapa produk hukum yang dihasilkan tetap diterima meskipun Anwar Usman telah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat.<\/p>\n