\n<\/p>\n
Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Analis negara dan filsafat Sayuti Asatri menilai Gibran juga menjadi korban manuver elite politik yang mengantarkannya ke jabatan saat ini.<\/p>\n
<\/p>\n
Pandangan itu disampaikan dalam diskusi yang tayang di kanal YouTube Sinkos Indonesia pada 23 Oktober 2026.<\/p>\n
Sayuti menilai persoalan Gibran tidak bisa dilepaskan dari peran sejumlah elite dan lembaga yang terlibat dalam proses politik sebelumnya.<\/p>\n
“Gibran ini kan sebenarnya anak kecil enggak tahu apa-apa gitu. Lama-lama kita berpikir juga dia merasa kok dihadapi orang-orang dewasa di semua negeri gitu kayak penting sekali gitu,” ujar Sayuti.<\/p>\n
Ia kemudian menyebut Gibran turut menanggung akibat dari manuver politik yang melibatkan keluarga dan lembaga penyelenggara pemilu.<\/p>\n
“Karena sebenarnya ini permainan paman, ayah, KPU semua membuat Gibran jadi sengsara begitu. Dia bagian dari korban juga,” tegasnya.<\/p>\n
Sorotan lebih tajam disampaikan perwakilan Aktivis 98, Asnil. Ia membandingkan polemik pencalonan dan posisi Gibran dengan praktik eksploitasi manusia.<\/p>\n
“Memang kehadiran anak Jokowi ini hampir mirip modus TPPO tindak pidana perdagangan orang di mana orang dieksploitasi, Pak,” seru Asnil.<\/p>\n
Ia menilai Gibran didorong menduduki jabatan tinggi meski dianggapnya belum matang untuk posisi tersebut.<\/p>\n
“Anak Jokowi ini anaknya yang masih ingusan, iya, dieksploitasi menjadi jabatan yang begitu besar di negeri republik ini,” imbuhnya.<\/p>\n
Menurut Asnil, persoalan tersebut bukan sekadar polemik politik. Ia menilai keberadaan Gibran juga berkaitan dengan legitimasi pemerintahan Prabowo-Gibran.<\/p>\n
“Persoalan anak Jokowi ini menjadi persoalan dua tahun evaluasi ini menyangkut legitimasi pemerintah. Ini sangat fundamental sekali,” kata Asnil.<\/p>\n
Untuk mengakhiri polemik tersebut, Asnil mendesak pemerintah dan partai-partai koalisi mengambil langkah konkret. Ia menilai persoalan posisi Gibran perlu diselesaikan melalui evaluasi politik, bukan terus berlarut dalam perdebatan hukum.<\/p>\n