\n<\/p>\n
Pemerintah Indonesia mulai membidik Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Bitung, Sulawesi Utara, sebagai lokasi pengembangan pusat data (data center<\/em>) baru. Langkah ini bertujuan memperluas pemerataan infrastruktur digital yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan wilayah barat Indonesia.<\/p>\n <\/p>\n Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Wayan Toni Supriyanto, mengatakan pengembangan pusat data harus mempertimbangkan kesiapan pasar, ketersediaan energi, serta dukungan jaringan telekomunikasi nasional dan internasional.<\/p>\n \u201cKami perlu memprioritaskan kawasan-kawasan tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan layanan publik. Selain itu, pasokan energi dan kesesuaian lokasi juga merupakan hal penting,\u201d ujar Wayan dalam diskusi panel Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Selasa (20\/10\/2026).<\/p>\n Menurut Wayan, pembangunan pusat data tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan pembangunan fisik. Setiap wilayah harus memiliki ekosistem pendukung yang memadai agar operasional pusat data berjalan stabil dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna.<\/p>\n Ia menyebut Sulawesi dan Kupang sebagai sejumlah kawasan di luar Jawa yang masuk dalam pertimbangan pengembangan pusat data. Realisasinya akan disesuaikan dengan potensi, kebutuhan pasar, dan kesiapan infrastruktur di masing-masing daerah.<\/p>\n Selain Kupang, Bitung juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu pusat industri pusat data nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyoroti posisi strategis Bitung karena memiliki titik pendaratan kabel bawah laut internasional yang dapat mendukung konektivitas digital menuju kawasan Asia Pasifik.<\/p>\n \u201cJadi itu juga satu potensi besar ada di Sulawesi Utara, Bitung. Karena di sana kan ada juga geotermal, ada juga renewable yang lain, termasuk untuk pengembangan solar,\u201d kata Airlangga dalam acara peringatan satu dekade Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) pada Juni 2026.<\/p>\n Menurut Airlangga, potensi energi panas bumi dan energi terbarukan di Sulawesi Utara dapat menjadi nilai tambah untuk mendukung kebutuhan listrik pusat data. Infrastruktur tersebut juga berpeluang memperluas konektivitas Indonesia dengan berbagai pusat ekonomi digital dunia.<\/p>\n Untuk mempercepat pengembangan pusat data di Indonesia timur, Komdigi tengah menyiapkan regulasi mengenai pusat data dan kabel bawah laut. Rancangan Peraturan Presiden terkait kedua aspek tersebut dilaporkan telah memasuki tahap konsultasi publik.<\/p>\n Pemerintah juga merencanakan penguatan konektivitas cadangan agar pusat data di luar Jawa dan Batam tetap terhubung dengan jaringan nasional maupun internasional. Selain itu, ketersediaan listrik, gardu induk, air untuk sistem pendinginan, mitigasi risiko bencana, dan kemudahan perizinan menjadi perhatian utama.<\/p>\n Wayan menegaskan pentingnya koordinasi berbagai pihak untuk memastikan kesiapan lokasi dan biaya pembangunan.<\/p>\n \u201cKoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, operator jaringan, instansi yang menangani pertanahan, serta investor sangat diperlukan. Kolaborasi ini penting untuk memberikan kepastian mengenai ketersediaan lahan dan biaya,\u201d ungkapnya.<\/p>\n Pengembangan pusat data juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan kecerdasan buatan atau artificial intelligence<\/em> (AI), yang memerlukan kapasitas komputasi besar, pasokan listrik andal, serta jaringan berkecepatan tinggi.<\/p>\n \u201cKita membutuhkan konektivitas berkapasitas tinggi untuk mendukung AI. Kita juga harus memastikan tidak ada lagi keterlambatan dan kekurangan kapasitas koneksi, baik pada jaringan backbone, jaringan penghubung, maupun jaringan akses,\u201d tegas Wayan.<\/p>\n <\/p>\n Melalui rencana tersebut, pemerintah berharap pembangunan pusat data tidak hanya memperkuat infrastruktur digital nasional, tetapi juga membuka peluang investasi baru di Indonesia timur. Namun, penetapan lokasi dan pelaksanaan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan ekosistem, kebutuhan pasar, dan dukungan infrastruktur di masing-masing daerah.<\/p>\n<\/p><\/div>\n