\n<\/p>\n
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyebut laporan mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari operasi politik. Meski demikian, ia mempersilakan proses pelaporan berjalan selama dilakukan sesuai ketentuan konstitusi.<\/p>\n
<\/p>\n
\u200eBestari menyampaikan pandangan tersebut saat menanggapi pertanyaan mengenai dugaan adanya tujuan politik untuk memakzulkan Gibran melalui laporan hukum. Menurutnya, hak melapor dan mengadu dijamin konstitusi sehingga tidak seharusnya dibatasi.<\/p>\n
\u200e\u201cKembali lagi saya ini sudah keempat kali bahwa melapor, mengadu itu adalah hak yang dilindungi konstitusi. Silakan gitu loh. Yang penting konstitusional kan itu saja. Apa yang mau kami komentari tentang hak orang gitu. Masa kami batasi,\u201d kata dia.<\/p>\n
\u200eNamun, kebebasan untuk melapor tidak membuat Bestari mengubah penilaiannya terhadap perkara tersebut. Ia tetap berpandangan bahwa laporan terkait dokumen pendidikan Gibran memiliki dimensi politik.<\/p>\n
\u200e\u201cLah. Ya itu operasi politik dong. Loh, gimana sih? Masa menerima itu saja kemudian harus punya persepsi yang jelek begitu,\u201d tuturnya.<\/p>\n
\u200eBestari mengatakan, kesesuaian langkah para pelapor dengan konstitusi pada akhirnya harus diuji. Ia menilai proses tersebut perlu dilihat berdasarkan aturan yang berlaku, bukan hanya melalui perdebatan politik.<\/p>\n
\u200e\u201cTinggal kita nanti lihat, bahwa kita meyakini, bahwa apa yang dilakukan kawan-kawan ini kan berlandaskan konstitusi, berhadapan juga dengan pembuat undang-undang. Ya, tinggal diuji sesuai dengan konstitusi,\u201d tuturnya.<\/p>\n