\n<\/p>\n
Rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk meredefinisi tindak pidana korupsi dengan menghapus unsur “kerugian keuangan negara” dipastikan akan menghadapi perlawanan sengit, apalagi hal itu bisa bertabrakan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.<\/p>\n
<\/p>\n
Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) <\/span>Yulius Setiarto<\/span> mengungkap adanya kontradiksi yang sangat tajam antara visi penegakan hukum di parlemen dan usulan tim ekonomi dari Istana.<\/p>\n Baca Juga: PKS Diam-diam Galang Komunikasi Lintas Partai Demi Gulirkan Hak Angket Ijazah Gibran<\/a><\/strong><\/p>\n Di saat pihaknya tengah memacu pengesahan regulasi untuk merampas harta koruptor, pihak eksekutif justru mencoba mempersempit pintu masuk pemidanaan tindak pidana asalnya (predicate crime<\/em>).<\/p>\n “DPR sedang menyiapkan aturan perampasan aset untuk mengejar hasil korupsi. Di sisi lain, muncul usulan yang mempersempit apa yang disebut korupsi. Ini kontradiktif,<\/span>” ujar Yulius <\/span>dikutip Jumat (23\/10\/2026).<\/p>\n Yulius membeberkan secara teknis bagaimana usulan tersebut akan melumpuhkan efektivitas RUU Perampasan Aset. Ia diketahui ditargetkan rampung paling lambat pada 15 Desember 2026. Selain itu, ia juga bisa melemahkan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).<\/p>\n Menurutnya, apabila redefinisi korupsi dipaksakan hanya sebatas pada pembuktian adanya praktik suap (bribery<\/em>), maka aparat penegak hukum akan kehilangan tajinya.<\/p>\n Aset-aset hasil penjarahan anggaran negara, manipulasi proyek infrastruktur, atau mark-up<\/em> pengadaan barang yang tidak melibatkan atau tidak meninggalkan jejak transaksi suap, akan sangat sulit ditelusuri.<\/p>\n Konsekuensi logisnya,<\/span> perampasan aset tidak akan bisa dilakukan karena status perbuatannya sudah didekriminalisasi oleh undang-undang.<\/p>\n Yulius juga menjawab kekhawatiran mengenai ketakutan jajaran direksi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).<\/span> Ia menegaskan bahwa payung hukum perlindungan bagi eksekutif perusahaan negara sejatinya sudah dijamin dengan sangat kokoh.<\/span><\/p>\n Kekhawatiran akan kriminalisasi kebijakan korporasi dinilai berlebihan karena telah dijawab secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Regulasi tersebut telah secara eksplisit mengadopsi prinsip doktrin kehati-hatian bisnis atau business judgment rule<\/em>.<\/p>\n Itu artinya, selama keputusan bisnis diambil dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan, para direktur tidak akan dijerat pidana meskipun keputusan tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian finansial.<\/p>\n Yulius mengingatkan bahwa perubahan fundamental terhadap definisi tindak pidana tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh eksekutif.<\/p>\n