\n<\/p>\n
Pemerintah mengusulkan pemberian insentif bagi badan usaha untuk meningkatkan daya tarik investasi minyak dan gas bumi (migas). Sementara itu, ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan kebutuhan minyak dalam negeri atau Domestic Market Obligation<\/em> (DMO) disebut akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP), bukan dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).<\/p>\n <\/p>\n Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengatakan usulan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas mencakup kemudahan perpajakan dan insentif bagi badan usaha, terutama untuk mendorong investasi di sektor hulu dan midstream<\/em> migas.<\/p>\n \u201cSkema perpajakan ini kan kita lebih cenderung memberikan kemudahan dan juga di RUU usulan dari pemerintah ada insentif bagi badan usaha untuk ini bagaimana daya tarik investasi kita di bidang hulu migas, dan juga di midstream<\/em>-nya,\u201d ujar Yuliot saat ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (22\/10\/2026).<\/p>\n Menurutnya, pemerintah juga mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur migas, baik di sektor hulu maupun hilir. Namun, Yuliot belum merinci bentuk insentif perpajakan yang diusulkan maupun skema fasilitas yang akan diberikan kepada badan usaha.<\/p>\n Aturan DMO Bakal Lewat PP<\/strong><\/p>\n Selain insentif investasi, Yuliot menjelaskan bahwa pengaturan DMO tidak akan dimuat langsung dalam UU Migas, melainkan melalui PP. Hal tersebut disampaikan saat dia ditanya mengenai klausul DMO minimal 25% dalam rancangan regulasi tersebut.<\/p>\n \u201cYang ini itu belum… itu nanti bukan diatur di undang-undangnya, tetapi ini akan diatur di dalam peraturan pemerintah,\u201d kata Yuliot.<\/p>\n Meski demikian, Yuliot belum menjelaskan apakah angka minimal 25% tersebut akan dipertahankan atau mengalami perubahan dalam aturan turunan yang nantinya disusun pemerintah.<\/p>\n Pernyataan tersebut perlu dicermati karena draf RUU Migas yang sebelumnya diberitakan memuat ketentuan kewajiban kontraktor menyerahkan paling sedikit 25% dari bagian hasil produksi minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) draf yang diberitakan pada 14 Oktober 2026.<\/p>\n DIM RUU Migas Disiapkan<\/strong><\/p>\n Di sisi lain, Yuliot mengatakan pemerintah telah menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Migas melalui pembahasan bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan.<\/p>\n \u201cIni dengan para stakeholder<\/em> di pemerintahan, ya termasuk Kementerian Keuangan, itu ya sudah kita inikan, sudah siapkan ini DIM-nya,\u201d tandasnya.<\/p>\n Baca Juga: ESDM Tunggu Penetapan Tapak Sebelum Buka Tender Proyek PLTN<\/a><\/strong><\/p>\n