\n<\/p>\n
Polemik dugaan pembatasan konten kritik termasuk soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial menyeret Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ke sorotan publik. Namun, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membantah pemerintah meminta platform digital menghapus atau membatasi informasi mengenai bencana tersebut.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
Menurutnya, informasi mengenai kebakaran hutan justru dibutuhkan sebagai salah satu pijakan awal dalam penanganan bencana.<\/p>\n
\u201cTidak ada permintaan dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait karhutla,\u201d kata Meutya dalam unggahan video di Instagram, Rabu (21\/10\/2026).<\/p>\n
Baca Juga: Prabowo: Bangsa Besar Selalu Membiayai Pemberontakan dan Menghasut Perpecahan Kita<\/a><\/strong><\/p>\n Meutya kemudian mengajak masyarakat untuk turut menyuarakan tuntutan transparansi kepada platform digital. Ia menilai perusahaan teknologi perlu bertanggung jawab atas cara algoritma mereka menentukan jangkauan informasi yang diterima pengguna.<\/p>\n \u201cBantu kami mendorong platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap algoritma mereka. Suara kita penting, informasi adalah hak kita, dan platform harus bertanggung jawab atas informasi cara menjangkau masyarakat,\u201d ujar Meutya.<\/p>\n Ia juga menanggapi dugaan bahwa penyebaran informasi mengenai karhutla dibatasi akibat penerapan algoritma dan pedoman komunitas atau Community Guidelines oleh sejumlah platform media sosial.<\/p>\n Menurut Meutya, Komdigi terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan algoritma oleh perusahaan teknologi. Upaya tersebut dinilai penting agar pengguna memiliki keleluasaan untuk menentukan informasi yang ingin mereka akses, bukan sepenuhnya bergantung pada keputusan platform.<\/p>\n