\n<\/p>\n
Jawa Barat (Jabar) menghadapi tantangan ketenagakerjaan dimana masih tingginya angka pengangguran di Pasundan. Hal ini disebabkan bukan soal malasnya pencari kerja atau tutupnya sejumlah pabrik, melainkan adanya ketimpangan struktural yang parah antara pasokan dan permintaan di pasar tenaga kerja.<\/span><\/p>\n <\/p>\n Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi secara terbuka membongkar akar persoalan fundamental yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di wilayah pemerintahannya. Ia <\/span>memaparkan realitas pahit demografi ekonomi yang tengah terjadi di Jabar.<\/p>\n Baca Juga: Dalang Upaya Pemakzulan Gibran Sindir Jokowi: Kami Terang, Yang Gelap Justru Ijazahnya Ada di Mana<\/a><\/strong><\/p>\n Dedi mengakui bahwa sehebat apa pun pemerintah daerah merancang program pelatihan dan sebesar apa pun investasi yang masuk, kapasitas industri saat ini belum mampu menyerap seluruh lulusan baru (fresh graduate<\/em>) maupun pekerja korban pemutusan hak kerja yang setiap tahunnya terus membeludak.<\/p>\n \u201cTentunya memang tidak akan bisa tertampung semua. Karena apa? Karena jumlah angkatan kerja lebih banyak dibanding ketersediaan lapangan kerja,\u201d urai Dedi dikutip Kamis (22\/10\/2026).<\/p>\n Ketimpangan atau mismatch<\/em> ini merupakan ekses dari bonus demografi yang tengah dialami oleh Indonesia. Jawa Barat dalam hal ini menjadi pusat episentrum berkumpulnya usia produktif, baik warga asli maupun pendatang dari provinsi lain. Tingginya laju urbanisasi pencari kerja ke kawasan industri dalam provinsi itu\u00a0membuat persaingan memperebutkan satu posisi lowongan kerja menjadi sangat brutal.<\/span><\/p>\n Dedi, menyadari besarnya defisit lapangan pekerjaan tersebut, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menyerah pada keadaan. Ia menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara di bawah komandonya untuk tidak bersantai-santai. Memacu laju investasi baru adalah satu-satunya obat penawar jangka panjang yang paling logis untuk memperkecil jurang ketimpangan tersebut.<\/p>\n \u201cDan itu tugas kami, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten\/kota, dan pemerintahan desa\u00a0untuk memacu investasi agar masuk ke Jawa Barat,\u201d tegas Dedi.<\/p>\n Dedi Mulyadi meletakkan tanggung jawab pengentasan pengangguran ini tidak hanya di pundak provinsi,<\/span> melainkan menjadikan ini sebagai indikator kinerja utama (KPI) bagi seluruh tingkatan birokrasi, mulai dari kepala desa hingga bupati dan wali kota. Setiap perizinan yang menghambat masuknya pabrik baru harus dipangka, dan setiap gangguan keamanan yang membuat investor ragu harus ditindak tegas.<\/span><\/p>\n