\n<\/p>\n
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gede Pasek Suardika, menyoroti penanganan krisis Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) oleh pemerintah yang dinilai lambat dan dipenuhi sejumlah keanehan.<\/p>\n
<\/p>\n
Ia membeberkan tujuh catatan kritis terkait berlarutnya bencana asap yang telah memasuki bulan kelima tanpa penyelesaian substansial.<\/p>\n
Sorotan pertama dan kedua Gede Pasek tertuju pada sikap pemerintah yang enggan menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta menutup pintu bantuan dari negara tetangga.<\/p>\n
Ia juga mengkritik kegamangan DPR RI yang tidak segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki akar masalah dari krisis tersebut.<\/p>\n
Ketiga, ia menilai penegakan hukum terhadap aktor intelektual pembakar hutan sangat lemah.<\/p>\n
“Sampai saat ini tidak ada operasi besar-besaran penangkapan pelaku pembakaran hutan. Seharusnya pengusaha-pengusaha di balik ini diumumkan, jangan dilindungi,” tegas Gede Pasek dalam keterangannya, Rabu (21\/10\/2026).<\/p>\n
Keempat, PKN menemukan adanya kejanggalan berupa penanaman bibit sawit oleh oknum tak dikenal di lahan bekas terbakar.<\/p>\n
Gede Pasek turut menyayangkan dugaan tindakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang men-takedown konten ajakan penghijauan kembali oleh Bupati Siak, padahal video tersebut telah ditonton lebih dari 5 juta kali.<\/p>\n
Kelima dan keenam, Gede Pasek menyoroti ketiadaan operasi kesehatan berskala nasional meski puluhan ribu balita dan lansia telah mengidap Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).<\/p>\n
Rapat koordinasi yang kerap digelar pemerintah pun dinilainya sebatas panggung politik, lantaran petugas di lapangan masih minim alat dan terpaksa memadamkan api secara manual hingga jatuh korban jiwa.<\/p>\n
Ketujuh, kelambanan ini mengorbankan jutaan satwa liar dan keanekaragaman hayati bangsa. Menutup catatannya, Gede Pasek mempertanyakan secara tajam keberpihakan penguasa dalam krisis ini.<\/p>\n
<\/p>\n
“Pertanyaan sederhana, di mana sebenarnya posisi pemerintah? Apakah di pihak pembakar hutan atau di pihak masyarakat korban? Jika tidak mampu sebaiknya pemerintah terbuka saja. Kalau pemerintah tidak bersungguh-sungguh, maka dugaan kebakaran untuk persiapan bisnis perkebunan sawit besar-besaran akan mendapatkan kebenarannya,\u201d pungkasnya.<\/p>\n<\/p><\/div>\n