\n<\/p>\n
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengingatkan kreditur agar menyelesaikan persoalan utang melalui prosedur yang semestinya, bukan dengan ancaman atau tekanan terhadap debitur dan keluarganya. Di sektor jasa keuangan, persoalan penagihan juga berkaitan dengan penegakan aturan perlindungan konsumen yang dinilai belum optimal.<\/p>\n
<\/p>\n
Yusril mengatakan, pelanggaran perjanjian utang-piutang dapat diselesaikan melalui sejumlah mekanisme, mulai dari teguran, panggilan, hingga peringatan tertulis.<\/p>\n
\u201cYa, sebenarnya kan ada perjanjian antara kreditur dan debitur. Dan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban, itu ada langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Yaitu dengan teguran, dengan panggilan, dengan peringatan melalui surat dan sebagainya,\u201d ujar Yusril melalui akun media sosialnya @profyusril, Rabu (21\/10\/2026).<\/p>\n
Ia menilai penagihan dengan mendatangi rumah debitur, melontarkan ancaman, atau menghubungi anggota keluarga yang tidak mengetahui persoalan utang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.<\/p>\n
Menurut Yusril, penagihan semestinya berfokus pada penyelesaian kewajiban berdasarkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur, bukan menekan pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian.<\/p>\n
\u201cBukan dengan cara-cara mendatangi rumah orang, dengan cara mengancam, atau menghubungi keluarganya yang sama sekali tidak tahu menahu dengan urusan utang-utang antar keluarga yang bersangkutan dengan pihak kreditur,\u201d katanya.<\/p>\n
Baca Juga:\u00a0Pembiayaan Digital Makin Besar, Pindar Siapkan Strategi Hadapi 2027<\/a><\/strong><\/p>\n