\n<\/p>\n
Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik penyelundupan barang yang dinilai dapat menggerus perekonomian nasional hingga mengancam keberlangsungan pabrik di dalam negeri.<\/p>\n
<\/p>\n
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21\/10\/2026).<\/p>\n
Prabowo mengatakan pemerintah perlu memandang penyelundupan sebagai persoalan serius karena barang yang masuk secara ilegal dapat mengganggu industri yang telah dibangun di dalam negeri.<\/p>\n
\u201cPenyelundupan ke dalam, apakah berupa penyelundupan narkotika, apakah berupa penyelundupan barang-barang yang akan membuat pabrik-pabrik kita tutup,\u201d kata Prabowo.<\/p>\n
Menurut dia, penyelundupan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah untuk mencegah kebocoran ekonomi akibat aktivitas tersebut.<\/p>\n
\u201cPenyelundupan adalah ibarat menikam bangsa kita, menikam badan kita. Penyelundupan adalah usaha untuk membunuh ekonomi kita,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Prabowo mengatakan persoalan tersebut menjadi semakin penting di tengah kondisi global yang diwarnai persaingan ekonomi, perang dagang, hingga perang tarif antarnegara.<\/p>\n
Menurutnya, Indonesia tidak bisa lagi menghadapi perubahan lingkungan global dengan pendekatan yang terlalu naif. Pemerintah harus memastikan kekayaan dan kepentingan ekonomi nasional tetap terlindungi.<\/p>\n
\u201cKita dipaksa sekarang untuk memilih menghadapi kesulitan, menghadapi kenyataan yang intinya adalah menyelamatkan kekayaan bangsa dan rakyat Indonesia,\u201d ungkap dia.<\/p>\n
Dia menilai ketergantungan antarnegara yang semakin tinggi membuat aktivitas perdagangan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan nasional. Prabowo bahkan mengatakan kebijakan ekspor dan impor kini dapat menjadi bagian dari persaingan kekuatan ekonomi antarnegara.<\/p>\n
\u201cSekarang mata uang jadi senjata. Sekarang ekspor import jadi senjata. Sekarang pangan menjadi senjata,\u201d kata Prabowo.<\/p>\n
Karena itu, dia meminta jajaran pemerintah melihat persoalan ekonomi secara lebih terintegrasi. Menurut Prabowo, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan tidak dapat dipandang sebagai sektor yang sepenuhnya terpisah.<\/p>\n
\u201cJadi bisnis tidak bisa kita pandang hanya murni bisnis. Tidak bisa,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo ketika mengevaluasi dua tahun pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Dia mengatakan pemerintah saat ini menghadapi kondisi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari konflik geopolitik hingga persaingan ekonomi antarnegara.<\/p>\n
Dalam kondisi tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah harus mengutamakan kepentingan nasional dan memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia.<\/p>\n
Dia juga menyinggung berbagai sumber daya alam Indonesia yang selama bertahun-tahun menjadi sasaran pengambilan oleh pihak luar. Menurut Prabowo, pemerintah harus memastikan kekayaan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.<\/p>\n
\u201cKita sekarang berada dalam kondisi harus survival. Kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita, kekayaan kita, sumber alam kita,\u201d jelas dia.<\/p>\n
Prabowo sebelumnya juga menyebut sejumlah komoditas yang menurutnya masih menghadapi persoalan penyelundupan, seperti timah, emas, batu bara, kayu, BBM bersubsidi, hingga pupuk bersubsidi.<\/p>\n
Dia menilai kebocoran tersebut dapat mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima negara dan masyarakat.<\/p>\n
\u201cKalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat,\u201d tegas Prabowo.<\/p>\n
Dalam konteks industri manufaktur, ancaman penyelundupan menjadi perhatian karena masuknya barang secara ilegal dapat menciptakan persaingan yang tidak setara bagi produsen dalam negeri. Produk yang masuk tanpa mengikuti ketentuan perdagangan dan perpajakan berpotensi menekan pasar produk yang diproduksi secara legal di dalam negeri.<\/p>\n
Prabowo tidak merinci jenis barang manufaktur yang dimaksud dalam pernyataannya. Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat membiarkan praktik penyelundupan terus berlangsung ketika aktivitas tersebut berpotensi mengganggu perekonomian nasional.<\/p>\n
\u201cBagaimana bisa ada yang mengatakan bahwa sistem yang mengizinkan penyelundupan jalan terus boleh kita pertahankan,\u201d ungkap Kepala Negara RI.<\/p>\n
<\/p>\n
Pemerintah, lanjut dia, perlu memperkuat pengawasan dan penindakan untuk memastikan kepentingan industri serta ekonomi nasional tetap terlindungi di tengah persaingan global yang semakin ketat.<\/p>\n<\/p><\/div>\n