\n<\/p>\n
Tim Hukum Merah Putih (THMP) bersama Relawan Garuda 08 mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (21\/10\/2026). Langkah tersebut ditempuh untuk meminta kepastian hukum atas kasus dugaan korupsi proyek Payment Gateway yang menjerat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.<\/p>\n
<\/p>\n
\u200eKetua Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi, menilai penanganan perkara tersebut tidak menunjukkan perkembangan yang jelas meski telah berjalan hampir satu dekade. Praperadilan diajukan agar status penanganan kasus itu tidak terus menggantung tanpa kejelasan.<\/p>\n
\u200e”Mengajukan permohonan terhadap kasusnya Bapak Dr Denny Indrayana, ya, yang diprediksi ini sudah berjalan hampir 10 tahun tidak ada perkembangan,” kata Suhadi kepada wartawan.<\/p>\n
\u200eMenurut Suhadi, permohonan tersebut didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, khususnya Pasal 158 huruf e. Ketentuan itu disebut menjadi landasan bagi pihaknya untuk meminta kejelasan atas perkara yang dinilai mandek.<\/p>\n
\u200e”Nah, ini yang kita akan lakukan sebagai bentuk mencari kepastian hukum terkait dengan kasus masalah itu,” tuturnya.<\/p>\n
\u200eSuhadi mengaku mendapat informasi bahwa perkara tersebut belum dihentikan secara resmi. Belum adanya surat perintah penghentian penyidikan (SP3), menurut dia, menjadi alasan agar proses hukum terhadap Denny kembali mendapatkan kepastian.<\/p>\n