\n<\/p>\n
Teguran Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait ancaman penurunan status pasar modal Indonesia menjadi stand alone dinilai dapat menjadi momentum untuk membenahi tata kelola bursa dan menindak praktik manipulasi saham.<\/p>\n
<\/p>\n
Staf Ahli Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan tekanan dari lembaga pemeringkat global tersebut mendorong otoritas Indonesia mengambil langkah yang selama ini dinilai belum cukup tegas.<\/p>\n
“Kalau tidak ada MSCI yang memukul kita seperti ini, mungkin kita hanya akan business as usual (berjalan seperti biasa). Tidak akan ada langkah untuk menangkap maling-malingnya dan menindak oligarki yang menyebabkan situasi kita seperti ini,” ujar Fithra dalam perbincangan di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Selasa (20\/10\/2026).<\/p>\n
Menurut Fithra, persoalan yang menjadi sorotan MSCI bukan semata-mata berkaitan dengan fundamental ekonomi makro, melainkan juga integritas dan transparansi pasar modal.<\/p>\n
Keluhan investor institusi global yang dananya tertahan di sejumlah saham mengungkap dugaan ketidaksesuaian antara klaim porsi saham publik atau free float dan kondisi sebenarnya di pasar.<\/p>\n
Sejumlah emiten disebut mengklaim memiliki 20 persen saham yang diperdagangkan untuk publik, padahal porsinya di lapangan hanya sekitar 2 persen. Sementara itu, sebagian besar saham lainnya dikendalikan kelompok yang terafiliasi dengan emiten tersebut.<\/p>\n
Fithra menilai praktik penggelembungan harga saham hingga mencapai valuasi yang tidak wajar sejalan dengan istilah serakahnomics atau ekonomi keserakahan yang disoroti Presiden.<\/p>\n
“Semuanya pengin diambil. Udahlah kalau untung sudah secukupnya saja. Ini kan sudah orang-orang kaya, tidak usah lagi menyiksa rakyat,” tegasnya.<\/p>\n
Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembenahan terhadap pengawasan pasar modal.<\/p>\n
Fithra menyebut sebanyak 1.277 sanksi administratif dan denda telah dijatuhkan kepada para pelanggar. Denda dalam jumlah triliunan rupiah juga dikenakan kepada sejumlah emiten konglomerasi yang disebut terbukti melakukan pelanggaran.<\/p>\n
Meski demikian, ia menilai besaran denda tersebut masih relatif kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh para pelanggar.<\/p>\n
Pemerintah juga mendukung pelibatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut potensi tindak pidana di pasar modal. Menurut Fithra, langkah tersebut perlu diikuti penegakan hukum (enforcement<\/em>) dan pengawasan pasar (market surveillance<\/em>) yang lebih agresif.<\/p>\n