\n<\/p>\n
2 Tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, gelombang evaluasi tajam datang dari kekuatan partai oposisi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melontarkan kritik keras dan memberikan rapor merah terhadap kinerja dari Kabinet Merah Putih.<\/p>\n
<\/p>\n
Dikutip Rabu (21\/10\/2026) Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mohamad Guntur Romli secara terbuka mengatakan realitas penyelenggaraan negara saat ini sangat jauh dari narasi keberhasilan yang kerap digaungkan oleh Istana.<\/p>\n
Baca Juga: Gegara Jokowi Sendiri, Roy Suryo Yakin Akan Lolos dari Penjara<\/a><\/strong><\/p>\n Ia menelanjangi kinerja pemerintah dengan menjabarkan lima kegagalan fundamental yang terjadi dalam 24 bulan terakhir. Guntur menegaskan bahwa partainya menolak keras model evaluasi basa-basi yang hanya dirancang untuk menyenangkan telinga penguasa atau sekadar Asal Bapak Senang<\/em> (ABS).<\/p>\n Sikap kritis ini menurutnya merupakan pengejawantahan dari Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. PDIP diklaimnya menuntut adanya penilaian jujur, objektif dan berbasis realitas atas situasi krisis nasional saat ini.<\/p>\n Guntur merinci lima sektor yang menjadi bukti nyata kegagalan tata kelola pemerintah. Faktor kegagalan pertama yang disorot tajam adalah lumpuhnya sistem mitigasi bencana ekologis.<\/p>\n Pemerintah dinilai gagap dan tidak siap dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat fenomena el nino yang saat ini telah melumpuhkan sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan hingga Papua.<\/p>\n Kegagalan kedua dan ketiga berkaitan erat dengan tata kelola program populis andalan pemerintah. Guntur mengkritik keras karut-marutnya implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).<\/p>\n Kedua megaproyek tersebut dinilai sangat minim perencanaan akademis, sangat rawan terhadap praktik penyelewengan anggaran dan diindikasikan hanya menjadi ajang bagi-bagi proyek triliunan rupiah bagi segelintir elite, tanpa memberikan dampak kesejahteraan yang terukur bagi masyarakat bawah.<\/p>\n Sementara itu, titik kegagalan keempat dan kelima berada pada ranah stabilitas makroekonomi dan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia.<\/p>\n PDIP menyoroti badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang memicu lonjakan angka pengangguran di berbagai sektor industri. Hal ini diperparah dengan sentimen negatif di pasar modal yang membuat anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Di sisi lain, ada juga tertekannya nilai tukar rupiah yang kini telah menembus ambang batas psikologis Rp18.000\/Dolar Amerika Serikat<\/p>\n Rentetan kejatuhan ekonomi ini sayangnya berjalan beriringan dengan maraknya kasus korupsi di lingkaran penyelenggara negara.<\/p>\n