\n<\/p>\n
Pemerintah tengah menyiapkan penerapan wajib belajar satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai bagian dari program Wajib Belajar 13 Tahun. Namun, perluasan akses pendidikan prasekolah membutuhkan kesiapan pembiayaan, infrastruktur, dan tenaga pendidik agar kebijakan tersebut dapat menjangkau anak-anak secara merata.<\/p>\n
<\/p>\n
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Suharti mengatakan, penerapan wajib belajar satu tahun PAUD menjadi salah satu inisiatif kebijakan utama yang sedang dikembangkan pemerintah.<\/p>\n
\u201cSalah satu inisiatif kebijakan utama yang saat ini sedang dikembangkan adalah penerapan wajib belajar satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD), yang selaras dengan prioritas nasional Wajib Belajar 13 Tahun,\u201d kata Suharti dalam 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development di Jakarta, Selasa (20\/10\/2026).<\/p>\n
Selain kebijakan tersebut, pemerintah memprioritaskan revitalisasi sekolah dan satuan PAUD untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman dan memadai. Pemerintah juga berupaya memperluas Program Indonesia Pintar (PIP) agar dapat menjangkau anak-anak di tingkat prasekolah.<\/p>\n
Meski demikian, perluasan layanan PAUD membutuhkan dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Ketersediaan fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, serta kemampuan pemerintah daerah menyediakan layanan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.<\/p>\n
Widyaprada Ahli Utama Direktorat PAUD Kemendikdasmen, Harris Iskandar, menekankan pentingnya pendanaan berkelanjutan untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini.<\/p>\n
\u201cMemastikan akses yang merata terhadap pendidikan anak usia dini yang berkualitas membutuhkan pendanaan berkelanjutan dan tanggung jawab bersama. Pendanaan untuk anak usia dini seharusnya dilihat bukan sebagai sebuah pengeluaran tapi sebagai sebuah investasi bagi suatu negara,\u201d ujar Harris.<\/p>\n
Pendanaan PAUD Jadi Tantangan<\/p>\n
Persoalan pembiayaan juga menjadi salah satu fokus 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development yang berlangsung pada 20-22 Oktober 2026 di Jakarta.<\/p>\n
Forum yang mempertemukan sekitar 150 peserta dari 16 negara Asia-Pasifik tersebut membahas penguatan sistem pengembangan anak usia dini, termasuk strategi pendanaan yang memadai, adil, dan berkelanjutan.<\/p>\n
Koordinator Koalisi Nasional PAUD-HI Irma Yuliantina mengatakan, pendanaan yang memadai diperlukan untuk menjaga keberlangsungan layanan anak usia dini, terutama ketika terjadi krisis.<\/p>\n
Menurut dia, peningkatan risiko perubahan iklim turut memperbesar kebutuhan akan sistem PAUD yang tangguh. Layanan pendidikan dan pengasuhan perlu tetap berjalan sebelum, selama, dan setelah krisis agar kebutuhan dasar anak tidak terabaikan.<\/p>\n
Sementara itu, Head of Policy & Advocacy Tanoto Foundation Eddy Henry menilai kolaborasi antara pemerintah dan lembaga filantropi dapat membantu memperkuat pengembangan anak usia dini.<\/p>\n
\u201cFilantropi dapat melengkapi upaya pemerintah dengan mendukung penyediaan bukti, inovasi, dan kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk menerjemahkan pendekatan yang terbukti efektif menjadi perbaikan yang berkelanjutan,\u201d ujar Eddy.<\/p>\n
Dia mengatakan, Tanoto Foundation menyambut kesempatan untuk belajar bersama pemerintah dan mitra pembangunan di Asia-Pasifik guna memperkuat upaya pengembangan anak usia dini.<\/p>\n
Baca Juga: Guru PAUD Banyumas Cuma Digaji Rp50 Ribu, Pemkab Ungkap Kenapa Belum Bisa Beri Insentif<\/a><\/strong><\/p>\n