\n<\/p>\n
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menjauh dari cita-cita demokrasi. Penilaian itu didasarkan pada sejumlah persoalan yang disoroti organisasi tersebut, mulai dari kebebasan berekspresi hingga perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan reformasi keamanan.<\/p>\n
<\/p>\n
“Semakin menjauh dari cita-cita demokrasi,” kata Wakil Koordinator KontraS Jane Rosalina melalui keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (20\/10\/2026).<\/p>\n
Salah satu indikator yang disoroti KontraS adalah kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat. Organisasi tersebut mencatat 111 peristiwa pembungkaman pendapat sepanjang Januari hingga Juni 2026.<\/p>\n
Angka itu menjadi dasar kritik KontraS terhadap jaminan pemerintah atas kebebasan berekspresi. Jane menilai pemerintahan Prabowo belum mampu menjamin warga dapat menyampaikan kritik secara memadai.<\/p>\n
Selain kebebasan sipil, KontraS menyoroti arah reformasi sektor keamanan. Pengesahan Undang-Undang TNI pada 2025 dinilai membuka ruang perluasan peran militer di ranah sipil, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai batas keterlibatan militer dalam urusan di luar pertahanan.<\/p>\n
“UU TNI yang baru justru membuat institusi TNI semakin jauh dari jati diri TNI sebagaimana diatur oleh konstitusi,” ungkap Jane.<\/p>\n
KontraS menilai persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi penegakan HAM selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Jane menyebut masih terbukanya ruang impunitas bagi pejabat maupun anggota militer yang melakukan pelanggaran menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.<\/p>\n
“Sepanjang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah gagal memperlihatkan keseriusan untuk menuntaskan berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan,” tambah Jane.<\/p>\n