\n<\/p>\n
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 116 penyidikan sepanjang 2025, disusul 45 penyidikan pada kuartal I 2026. Data tersebut menjadi bagian dari gambaran penanganan perkara korupsi yang disampaikan KPK menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.<\/p>\n
<\/p>\n
Selain penyidikan, KPK juga melaporkan perkembangan perkara pada tahapan lain, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan. Perbedaan angka di setiap tahapan mencerminkan proses penanganan perkara yang berjalan, bukan jumlah kasus unik yang bisa dijumlahkan secara langsung.<\/p>\n
Sepanjang 2025, KPK mencatat 70 penyelidikan dan 116 penyidikan. Pada periode yang sama, lembaga antirasuah tersebut melakukan 115 penuntutan, mencatat 87 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, serta melaksanakan 78 eksekusi.<\/p>\n
Memasuki kuartal I 2026, KPK melaporkan 35 penyelidikan dan 45 penyidikan. Pada periode tersebut, terdapat pula 29 penuntutan, 20 perkara inkrah, dan 18 eksekusi.<\/p>\n
Data itu memperlihatkan bahwa aktivitas penindakan KPK berlangsung melalui sejumlah tahapan dengan jumlah yang berbeda. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan berkekuatan hukum tetap, dan eksekusi memiliki fungsi berbeda dalam proses penegakan hukum.<\/p>\n
Di luar data penanganan perkara, KPK juga mencatat sedikitnya 36 peristiwa tangkap tangan sejak Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026. Rinciannya mencakup 21 kepala daerah serta 13 peristiwa di lingkungan kementerian\/lembaga, termasuk yang terjadi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).<\/p>\n
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan rangkaian tangkap tangan tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi persoalan di sejumlah sektor strategis. Karena itu, ia berharap peristiwa tersebut dapat mendorong evaluasi dan perbaikan tata kelola di berbagai lingkungan.<\/p>\n
\u201cUntuk itu, KPK berharap peristiwa tersebut dapat menjadi momentum evaluasi dan perbaikan bersama bagi kepala daerah, setiap kementerian\/lembaga, pelaku usaha, maupun masyarakat,\u201d kata Budi.<\/p>\n
KPK juga melaporkan hasil pemulihan aset hingga semester I 2026 dengan nilai mencapai Rp229,81 miliar. Pemulihan tersebut dilakukan melalui mekanisme penetapan status penggunaan (PSP) maupun hibah aset rampasan negara.<\/p>\n
Dari total pemulihan aset itu, sebanyak Rp191,79 miliar atau 83,46 persen telah dikembalikan ke kas negara dan menjadi pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Dengan demikian, laporan KPK tidak hanya memuat aktivitas penanganan perkara, tetapi juga nilai aset yang berhasil dipulihkan untuk negara.<\/p>\n