\n<\/p>\n
Majelis hakim yang menangani perkara dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY). Pengaduan tersebut diajukan Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi (PMAKI) yang meminta pengawasan lebih aktif terhadap jalannya persidangan.<\/p>\n
<\/p>\n
\u200eKetua PMAKI, Saefuddin, mengatakan kedatangan mereka ke Gedung KY di Jakarta Pusat pada Selasa (20\/10\/2026) bertujuan mendorong lembaga tersebut menjalankan fungsi pengawasan sesuai hukum acara pidana.<\/p>\n
\u200e”Kami hadir ke KY ini untuk mendorong KY untuk bersikap lebih aktif dalam pengawasan sesuai dengan hukum acara secara pidana,” kata Saefuddin kepada wartawan.<\/p>\n
\u200ePMAKI secara khusus mendesak majelis hakim menggunakan kewenangannya untuk menghadirkan Jokowi sebagai saksi di persidangan. Mereka ingin Jokowi menunjukkan fisik ijazah yang menjadi bagian dari polemik perkara tersebut.<\/p>\n
\u200e”Karena hakim itu punya hak aktif untuk mencari kebenaran materiilnya. Oleh karena itu, jangan sampai saksi korban enggak pernah hadir dalam persidangan,” tuturnya.<\/p>\n
\u200ePerwakilan PMAKI, Horas Siagian, juga meminta KY menyurati majelis hakim agar memerintahkan Jokowi hadir. Menurut mereka, kehadiran saksi korban diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kegaduhan di tengah masyarakat.<\/p>\n
\u200e”Kalau bisa ya menyurati majelis agar ikut apa, memerintahkan menghadirkan saksi korban dalam hal ini Bapak Jokowi, agar menemukan kepastian hukum, tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat,” kata Horas.<\/p>\n
\u200eRoy Suryo turut mendampingi PMAKI saat menyampaikan pengaduan tersebut. Ia mengaku senang karena laporan kelompok itu telah diterima oleh petugas KY.<\/p>\n
\u200e”Saya benar-benar senang ya hari ini karena sebenarnya apa yang dilakukan PMAKI ini tadi sudah diterima langsung oleh petugas,” kata Roy Suryo.<\/p>\n