{"id":133040,"date":"2026-10-20T13:33:52","date_gmt":"2026-10-20T06:33:52","guid":{"rendered":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/2026\/10\/20\/stunting-di-kota-bandung-naik-jadi-228-persen-kolaborasi-saja-tak-cukup\/"},"modified":"2026-10-20T13:33:52","modified_gmt":"2026-10-20T06:33:52","slug":"stunting-di-kota-bandung-naik-jadi-228-persen-kolaborasi-saja-tak-cukup","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/2026\/10\/20\/stunting-di-kota-bandung-naik-jadi-228-persen-kolaborasi-saja-tak-cukup\/","title":{"rendered":"Stunting di Kota Bandung Naik Jadi 22,8 Persen, Kolaborasi Saja Tak Cukup"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.koranmandala.com\">KORAN MANDALA<\/a><\/strong> \u2013Target <em>Zero New Stunting<\/em> atau nol kasus baru stunting di Kota Bandung menghadapi tantangan serius. Prevalensi stunting di kota ini tercatat meningkat dari 16,3 persen pada 2023 menjadi 22,8 persen pada 2024.<\/p>\n<p>Kenaikan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk memastikan upaya pencegahan tidak berhenti pada koordinasi dan kegiatan seremonial.<\/p>\n<p>Data dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2025\u20132029 itu menunjukkan kenaikan sebesar 6,5 poin persentase dalam setahun.<\/p>\n<p>Angka prevalensi Kota Bandung pada 2024 juga lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat yang tercatat 15,9 persen dan angka nasional sebesar 19,8 persen pada tahun yang sama.<\/p>\n<p>Data tersebut bersumber dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan Pemkot Bandung.<\/p>\n<p>Di tengah tantangan itu, Anggota DPRD Kota Bandung, H. Soni Daniswara, S.E., menghadiri Lokakarya Mini di Kecamatan Bojongloa Kaler, Kamis (15\/10\/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema <em>\u201cPeran Strategis DPRD dalam Memperkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Zero New Stunting\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Lokakarya membahas penguatan koordinasi antara DPRD, puskesmas, pemerintah kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan serta mencegah stunting sejak dini.<\/p>\n<p>Sejumlah faktor yang menjadi perhatian meliputi pemenuhan gizi, pola asuh anak, paparan asap rokok, infeksi berulang, kelengkapan imunisasi, serta kebersihan dan sanitasi lingkungan. Puskesmas juga memiliki peran dalam memantau tumbuh kembang anak dan mendeteksi risiko stunting.<\/p>\n<p>Namun, besarnya tantangan yang tercermin dalam data prevalensi menuntut lebih dari sekadar penguatan koordinasi. Pemerintah perlu memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, pelaksanaan yang terukur, serta evaluasi berkala untuk mengetahui apakah intervensi benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.<\/p>\n<p>Kenaikan prevalensi stunting menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk menelaah kembali pelaksanaan program pencegahan, mulai dari pendampingan ibu hamil, pemenuhan gizi anak, pemantauan di posyandu, hingga perbaikan sanitasi lingkungan.<\/p>\n<p>Dalam dokumen RPJMD Kota Bandung, sejumlah persoalan yang berkaitan dengan stunting turut disoroti, di antaranya pola pengasuhan yang belum sesuai, pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI yang belum optimal, pemantauan tumbuh kembang yang tidak rutin, serta imunisasi dan suplementasi vitamin yang belum lengkap pada sebagian balita. Dokumen itu juga menekankan perlunya intervensi yang lebih optimal terhadap keluarga berisiko stunting.<\/p>\n<p>Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak bisa dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Dukungan keluarga, akses terhadap pangan bergizi, edukasi pengasuhan, serta kondisi lingkungan yang sehat harus berjalan beriringan.<\/p>\n<p>Di sinilah peran DPRD menjadi penting, tidak hanya dalam mendorong kolaborasi, tetapi juga mengawal kebijakan, anggaran, dan capaian program. Publik perlu memperoleh gambaran yang jelas mengenai langkah konkret yang dilakukan, jumlah keluarga berisiko yang telah mendapat pendampingan, serta hasil evaluasi program di tingkat kecamatan dan kelurahan.<\/p>\n<p>Meski demikian, angka prevalensi hasil survei tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kasus baru yang tercatat dalam layanan kesehatan. Karena itu, perkembangan target <em>Zero New Stunting<\/em> perlu dinilai menggunakan indikator dan data yang jelas, termasuk data pemantauan rutin yang dapat menunjukkan kondisi terkini di tingkat wilayah.<\/p>\n<h2>Target Zero New Stunting Perlu Diukur dengan Hasil Nyata<\/h2>\n<p>Lokakarya Mini di Bojongloa Kaler diharapkan dapat memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mencegah stunting. Namun, keberhasilan upaya tersebut pada akhirnya harus terlihat dari hasil yang terukur, bukan hanya dari jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan.<\/p>\n<p>Sejumlah hal perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari ketepatan sasaran bantuan gizi, konsistensi pemantauan pertumbuhan anak, pendampingan keluarga berisiko, hingga keterlibatan pemerintah kewilayahan dan masyarakat.<\/p>\n<p>Kejelasan target, pembagian tanggung jawab, serta evaluasi berkala juga diperlukan agar setiap pihak mengetahui kontribusi dan hasil yang harus dicapai.<\/p>\n<p>Dengan prevalensi yang tercatat meningkat pada 2024, tantangan Kota Bandung bukan sekadar membangun sinergi, melainkan memastikan kolaborasi tersebut menghasilkan perubahan nyata bagi kesehatan anak. Target <em>Zero New Stunting<\/em> akan lebih bermakna ketika diikuti program yang tepat sasaran, data yang transparan, dan penurunan risiko stunting yang dapat dibuktikan.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.koranmandala.com\/daerah\/224310\/stunting-di-kota-bandung-naik-jadi-228-persen-kolaborasi-saja-tak-cukup\/\">Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>KORAN MANDALA \u2013Target Zero New Stunting atau nol kasus baru stunting di Kota Bandung menghadapi tantangan serius. Prevalensi stunting di kota ini tercatat meningkat dari 16,3 persen pada 2023 menjadi 22,8 persen pada 2024. Kenaikan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk memastikan upaya pencegahan tidak berhenti pada koordinasi dan kegiatan seremonial. Data dalam [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":133041,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-133040","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-breaking-news"],"relative_dates":{"created":"6 hours ago","modified":"6 hours ago"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/133040","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=133040"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/133040\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/133041"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=133040"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=133040"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/wacanaberita.my.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=133040"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}