\n<\/p>\n
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui kebenaran di balik polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pihak yang mempertanyakan persoalan tersebut juga memiliki hak untuk menyampaikan pandangan.<\/p>\n
<\/p>\n
\u200eMardani menyampaikan hal itu saat menanggapi pernyataan Jokowi yang menduga adanya operasi politik di balik polemik ijazah dirinya dan putranya. Ia menilai wajar jika Jokowi menganggap persoalan tersebut dapat mengganggu kepentingan politiknya.<\/p>\n
\u200e”Wajar Pak Jokowi berpendapat demikian. Karena memang isu ini bisa merusak target-target politik yang sudah ditargetkan,” kata Mardani kepada wartawan, Selasa (20\/10\/2026).<\/p>\n
\u200eMeski memahami pandangan Jokowi, Mardani mengingatkan bahwa persoalan tersebut juga menyangkut kepentingan publik. Ia menilai masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai isu yang telah menjadi perhatian luas.<\/p>\n
\u200e”Tapi mereka yang mengangkat isu ini juga punya hak. Karena kebenaran bab ini juga menjadi hak publik,” ujarnya.<\/p>\n
\u200eMardani menambahkan, perhatian masyarakat terhadap persoalan tersebut tidak terlepas dari posisi Jokowi dan Gibran sebagai tokoh publik yang pernah maupun sedang menduduki jabatan pemerintahan.<\/p>\n
\u200e”Apalagi Pak Jokowi dan Mas Gibran adalah tokoh publik yang ada di jabatan publik,” kata Mardani.<\/p>\n