\n<\/p>\n
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengambil langkah progresif dan penuh kalkulasi dalam mengelola kewenangan fiskal daerah. Ia putuskan resmi memutuskan untuk membatalkan rencana pengajuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).<\/p>\n
<\/p>\n
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pihaknya mengambil langkah hal tersebut demi menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar. Ia tidak ingin hal tersebut terbebani oleh kewajiban pembayaran bunga utang dalam jangka panjang.<\/p>\n
Baca Juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran, Anak Jokowi Terasingkan di Istana: Di Rapat Kabinet, Dia Tak Diikut Sertakan<\/a><\/strong><\/p>\n Sebagai alternatif dari pembatalan utang tersebut, pemerintah akan memaksimalkan penggunaan alokasi anggaran murni yang tersedia dalam APBD Jabar Tahun Anggaran 2026.<\/p>\n Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kendati terjadi kekurangan fiskal secara teknis, opsi penarikan pinjaman dari lembaga keuangan negara bukanlah solusi utama yang bijak bagi keberlanjutan keuangan daerah.<\/p>\n Pemprov Jabar ditegaskan memilih untuk menerapkan skema tunda bayar yang dinilai jauh lebih menguntungkan bagi postur anggaran pemerintah daerah.<\/p>\n “Kita optimalkan saja anggaran yang ada, paling nanti akan ada tunda bayar. Yaitu kegiatan 2026 akan dibayarkan tahun 2027. Untung buat pemerintah, sebab tetap bisa membangun tanpa terbebani pinjaman dan beban bayar bunga hutang,” terang Dedi Mulyadi, dilansir Senin (19\/10\/2026).<\/p>\n Melalui skema tunda bayar ini, seluruh pengerjaan fisik proyek infrastruktur\u2014termasuk program pengaspalan hotmix dan pengecoran beton jalan\u2014tetap diselesaikan secara penuh oleh pihak ketiga pada tahun 2026.<\/p>\n Pembayarannya kemudian dialokasikan secara sah pada anggaran daerah tahun berikutnya tanpa dikenakan denda atau beban bunga komersial. Langkah disiplin fiskal ini membuat pemerintah tetap sanggup menggenjot pembangunan fisik hingga 100 persen dalam kurun dua setengah bulan ke depan.<\/p>\n Masifnya pengerjaan proyek jalan di berbagai wilayahnya belakangan ini diakuinya sempat menimbulkan kepadatan lalu lintas di sejumlah titik strategis. Atas ketidaknyamanan tersebut, mantan bupati ini menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada para pengguna jalan dan wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat.<\/p>\n Keberhasilan Pemprov Jabar mengeksekusi pembangunan tanpa bergantung pada pinjaman ini juga mendapat pengawalan ketat dari anggota dewan serta pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan yang konsisten dari legislatif memastikan setiap sen belanja daerah dieksekusi secara efektif sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat.<\/p>\n Dedi Mulyadi menggarisbawahi bahwa kemandirian fiskal daerah ini hanya bisa terwujud berkat ketaatan warga Jawa Barat dalam menyetorkan pajak daerah.<\/p>\n