\n<\/p>\n
Pemohon gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana, menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut adanya dugaan operasi politik untuk mendowngrade reputasinya dan anaknya terkait polemik ijazah.<\/p>\n
<\/p>\n
Denny menilai persoalan yang terjadi bukan sekadar upaya penurunan reputasi politik, melainkan pertanyaan mendasar mengenai kelayakan akademis dari yang bersangkutan.<\/p>\n
“Bisa saja memang sekali lagi operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik. Apa betul? Apakah di-downgrade atau justru memang fail grade? Memang tidak layak, bukan hanya tidak layak menjadi wakil presiden, bahkan tidak layak menjadi walikota Solo,” ujar Denny dalam akun videonya, Senin (19\/10).<\/p>\n
Denny merinci riwayat pendidikan Gibran yang dinilainya memicu tanda tanya besar. Ia menyoroti rekam jejak mulai dari jenjang sekolah menengah hingga program studi di UTS Insearch, Sydney, Australia.<\/p>\n
Menurut Denny, dokumen yang didapat dari lembaga pendidikan di Australia tersebut diduga bukan tanda bukti tamat belajar resmi, melainkan sebatas Certificate of Attendance dan transkrip nilai.<\/p>\n
Ia menjelaskan bahwa kegagalan menyelesaikan program diploma pada umumnya hanya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu diberhentikan (drop out) atau nilai akademis yang tidak memenuhi batas kelulusan.<\/p>\n
Guna memperkuat argumentasinya, Denny mengutip kembali jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n
Ia menyinggung pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang sempat mengungkapkan adanya nilai-nilai akademis Gibran yang dinyatakan tidak lulus.<\/p>\n
Atas dasar temuan dalam persidangan MK tersebut, Denny mempertanyakan secara terbuka jumlah mata kuliah yang tidak berhasil diselesaikan oleh Gibran selama menempuh studi.<\/p>\n
<\/p>\n
“Pertanyaannya kepada Saudara Gibran, berapa mata kuliah yang Anda tidak lulus? Kalau kebanyakan tidak lulus berarti memang Anda fail grade,” tegas Denny.<\/p>\n<\/p><\/div>\n