\n<\/p>\n
Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) Nusron Wahid kembali menjadi sorotan setelah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk tersebut, KPK kini mempertimbangkan kemungkinan melakukan jemput paksa terhadap Nusron.<\/p>\n
<\/p>\n
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menduga perjalanan Nusron ke luar negeri berkaitan dengan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan pada Kamis (15\/10\/2026). Boyamin mengungkapkan, Nusron disebut berangkat dari Jakarta menuju Batam pada Rabu (14\/10), sebelum melanjutkan perjalanan ke Singapura menggunakan kapal dan menyeberang ke Johor Bahru, Malaysia.<\/p>\n
“Dari Singapura kemudian menyeberang ke Malaysia, yaitu Johor Bahru,” ujar Boyamin dalam keterangan tertulis, Minggu (18\/10).<\/p>\n
Menurut Boyamin, Nusron menghabiskan satu hari penuh di Johor Bahru, bertepatan dengan jadwal pemeriksaan KPK. Ia menyebut Nusron kemudian kembali ke Singapura pada Jumat (16\/10), dan memperkirakan perjalanan kembali ke Indonesia baru dilakukan pada Selasa.<\/p>\n
“Saat ini hari Ahad ada di Singapura dan Senin potensi balik Johor Bahru, Malaysia. Selasa diperkirakan akan balik RI,” tuturnya.<\/p>\n
Boyamin juga mempertanyakan apakah Nusron telah memperoleh izin Presiden untuk bepergian ke luar negeri. Ia menilai izin tersebut perlu diperjelas, terutama apabila perjalanan dilakukan secara mendadak dan bukan untuk kepentingan dinas.<\/p>\n
“Apakah Nusron Wahid ke luar negeri itu dinas atau tidak, sebenarnya gampang. Karena diduga belum ada izin dari Presiden kita. Karena kalau memang dinas, ya berarti harus ada izin Presiden. Nah, kalau mendadak itu apakah ada izin, saya ragu,” jelasnya.<\/p>\n
Atas dua kali ketidakhadiran Nusron, Boyamin menilai KPK dapat mempertimbangkan langkah jemput paksa sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menyebut pemanggilan saksi yang tidak dipenuhi tanpa alasan dapat menjadi dasar untuk mengambil tindakan tersebut.<\/p>\n
KPK sendiri telah menerima informasi mengenai keberadaan Nusron di Malaysia. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mempertimbangkan langkah yang diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan efektif.<\/p>\n
“Semuanya nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik untuk seperti apa (jemput paksa), karena tentu KPK berkomitmen agar seluruh proses penegakan hukum juga dapat dilakukan secara efektif,” kata Budi, Kamis (15\/10).<\/p>\n