\n<\/p>\n
Pemerintah memaparkan sederet capaian program prioritas menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026 mendatang. Capaian tersebut mencakup peningkatan produksi pangan, penghematan devisa energi, pengembangan hilirisasi, hingga efisiensi badan usaha milik negara (BUMN).<\/p>\n
<\/p>\n
Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat kemandirian nasional melalui sejumlah kebijakan strategis yang diarahkan untuk mendorong aktivitas perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n
“Berbagai capaian yang disampaikan merupakan hasil kerja pemerintah selama dua tahun pertama dalam meletakkan fondasi transformasi bangsa,” tulis Bakom RI dalam siaran pers, Minggu (18\/10\/2026).<\/p>\n
Di sektor pangan, produksi beras nasional sepanjang 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton atau meningkat 13,29% dibandingkan dengan 2024. Indonesia juga dilaporkan tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi sepanjang 2025.<\/p>\n
Pada akhir 2025, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai 3,248 juta ton. Sementara itu, produksi beras pada 2026 diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, melampaui estimasi kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton.<\/p>\n
Pemerintah turut memangkas 145 regulasi yang menghambat distribusi pupuk bersubsidi serta menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20% untuk meringankan biaya produksi petani.<\/p>\n
Di sektor energi, pemanfaatan biodiesel B40 sepanjang 2025 diklaim menghasilkan penghematan devisa senilai Rp130,21 triliun. Pemerintah kemudian meluncurkan mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026 dengan potensi penghematan devisa yang diperkirakan mencapai Rp170 triliun.<\/p>\n
Selain itu, pemerintah meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) pada 25 Agustus 2026. Program tersebut diawali dengan 14 proyek berkapasitas total 5.216 megawatt peak (MWp).<\/p>\n
Adapun, pemerintah menargetkan pembangunan kapasitas PLTS nasional mencapai 100 GWp dalam kurun waktu tiga tahun.<\/p>\n
“Di sektor energi, pemerintah terus mendorong kemandirian energi melalui peningkatan produksi dalam negeri, pengembangan energi terbarukan, dan pemerataan akses listrik,” demikian keterangan Bakom RI.<\/p>\n
Dari sektor hilirisasi, Danantara menyiapkan 26 proyek dalam dua fase dengan total rencana investasi mencapai Rp225 triliun. Proyek tersebut diproyeksikan mampu menyerap sebanyak 37.833 tenaga kerja.<\/p>\n
Pemerintah juga menetapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026 untuk tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau paduan besi.<\/p>\n
Nilai ekspor ketiga komoditas tersebut sepanjang 2025 tercatat mencapai US$66,13 miliar atau setara dengan 23,4% dari total ekspor nasional.<\/p>\n
Kebijakan itu diterapkan secara bertahap untuk memperkuat pengawasan perdagangan luar negeri sekaligus mencegah praktik pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai atau under-invoicing<\/em>.<\/p>\n “Di sektor hilirisasi, pemerintah mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri agar menghasilkan nilai tambah lebih besar, memperkuat industri nasional, dan membuka lapangan kerja,” tulis Bakom RI.<\/p>\n Sementara itu, dalam penataan BUMN, pemerintah melaporkan telah menutup 328 BUMN melalui proses konsolidasi dari struktur yang sebelumnya mencakup 1.074 entitas BUMN beserta anak dan cucu usahanya.<\/p>\n Langkah restrukturisasi tersebut diklaim menghasilkan penghematan biaya operasional sekitar Rp50 triliun, antara lain melalui pengurangan biaya direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, serta perjalanan dinas.<\/p>\n Pemerintah menargetkan nilai penghematan tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026.<\/p>\n Di bidang pendidikan, pemerintah melaporkan telah merevitalisasi 16.167 sekolah sepanjang 2025 dengan total anggaran Rp16,9 triliun, melampaui target awal sebanyak 10.440 sekolah.<\/p>\n Pada 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 51.744 sekolah. Program tersebut juga melibatkan sekitar 1,1 juta pekerja melalui skema swakelola.<\/p>\n Sementara itu, program digitalisasi pendidikan sepanjang 2025\u20132026 telah menjangkau 368.310 satuan pendidikan dan lebih dari 51 juta siswa yang tersebar di 38 provinsi.<\/p>\n Untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat telah mencapai 57 juta orang melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga 30 September 2026.<\/p>\n Realisasi anggaran MBG pada periode tersebut mencapai Rp153,2 triliun atau sekitar 66,9% dari pagu efektif senilai Rp229 triliun.<\/p>\n Di tengah perluasan program, Badan Gizi Nasional (BGN) juga dilaporkan menutup sementara 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).<\/p>\n Pada sektor kesehatan, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat mencapai 285 juta jiwa pada akhir September 2026, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80,6%.<\/p>\n Pemerintah juga menyiapkan tambahan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan melalui APBN 2026. Dana tersebut dijadwalkan dicairkan dalam dua tahap, masing-masing Rp10 triliun pada Oktober dan November 2026.<\/p>\n Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 106,3 juta orang hingga 13 Oktober 2026 atau 81,84% dari target sebanyak 130 juta orang pada tahun ini.<\/p>\n Di sektor perumahan, realisasi Program 3 Juta Rumah tercatat mencapai 324.213 unit hingga 13 Juni 2026.<\/p>\n Adapun, penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 180.600 unit hingga 14 Oktober 2026 atau sekitar 51,6% dari target 350.000 unit sepanjang tahun berjalan.<\/p>\n Dalam laporan tersebut, Bakom RI turut mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,07% pada Maret 2026 atau setara dengan 22,93 juta orang.<\/p>\n Jumlah penduduk miskin tersebut berkurang sekitar 920.000 orang dibandingkan dengan Maret 2025.<\/p>\n Sebagai gambaran tren jangka panjang, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10,14% pada 2021 dan turun menjadi 8,47% pada 2025.<\/p>\n Dari sisi ekonomi desa, pemerintah melaporkan sebanyak 10.070 Koperasi Desa\/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi hingga 15 Oktober 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses pasar bagi petani serta pelaku usaha lokal.<\/p>\n Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kuota Program Magang Nasional sebanyak 150.000 peserta pada 2026. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program tahun 2025, sekitar 30% peserta dilaporkan menerima tawaran untuk melanjutkan pekerjaan sebagai karyawan tetap.<\/p>\n Adapun, dari sektor penegakan hukum, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dilaporkan telah menguasai kembali sekitar 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026.<\/p>\n Pada Oktober 2026, pemerintah melaporkan penyerahan penerimaan negara sebesar Rp13,24 triliun dari denda administratif kehutanan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkait tindak pidana khusus, dan penerimaan pajak.<\/p>\n Dengan demikian, total penerimaan negara yang telah diserahkan melalui upaya Satgas PKH mencapai sekitar Rp52 triliun hingga tahap kedelapan.<\/p>\n Kendati mencatat sederet capaian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah persoalan, mulai dari tekanan biaya hidup, kebutuhan lapangan kerja yang layak, hingga risiko bencana yang memengaruhi mata pencaharian masyarakat.<\/p>\n “Transformasi bangsa merupakan pekerjaan berkelanjutan yang memerlukan konsistensi kebijakan, perbaikan pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat,” tulis Bakom RI.<\/p>\n <\/p>\n Pemerintah menyatakan akan melanjutkan evaluasi terhadap program prioritas untuk memperbaiki ketepatan sasaran, meningkatkan efektivitas pelaksanaan, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.<\/p>\n<\/p><\/div>\nAnggaran Program Sosial dan Infrastruktur<\/strong><\/h2>\n
Kemiskinan dan Penegakan Hukum<\/strong><\/h2>\n