\n<\/p>\n
Polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak hanya memicu perdebatan soal legitimasi jabatan, tetapi juga dinilai menggeser perhatian publik dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n
<\/p>\n
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, melihat situasi ini justru memberikan keuntungan politik bagi Prabowo.<\/p>\n
Mahfud mencermati gelombang kritik yang menguat dalam beberapa pekan terakhir. Alih-alih tertuju pada kebijakan pemerintah, sorotan masyarakat kini lebih banyak mengarah kepada Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tidak ditemukannya bukti dokumen fisik penyetaraan ijazah luar negeri Gibran.<\/p>\n
Baca Juga: Alasan Rocky Gerung Masuk Istana: Bantuin Presiden Nangkep Koruptor<\/a><\/strong><\/p>\n Menurut Mahfud, pergeseran perhatian tersebut membuat kritik terhadap Prabowo mereda. Ia juga menyoroti sikap Prabowo dan partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan yang dinilai tidak banyak mengambil peran di tengah polemik, sehingga Gibran seolah menghadapi tekanan publik seorang diri.<\/p>\n “Dengan kegaduhan ini, kritik-kritik kepada Pak Prabowo dua minggu terakhir ini tidak ada,” kata Mahfud MD dalam tayangan YouTube miliknya, dikutip Sabtu (17\/10\/2026).<\/p>\n “Semua serangan ke Pak Jokowi dan Gibran. Pak Prabowo diam, partai politik diam. Gibran dibiarkan sendiri,” ujarnya.\u00a0<\/p>\n Mahfud menilai dominasi isu tersebut membuat sejumlah agenda penting pemerintah kehilangan ruang perhatian yang memadai. Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga dinamika proses hukum di lembaga penegak hukum, dinilai tidak lagi menjadi pusat perbincangan publik.<\/p>\n