\n<\/p>\n
Universitas Airlangga Rumayya Batubara meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berhati-hati dalam menyusun pedoman biaya layanan pengantaran barang dan makanan agar tidak mengganggu keberlanjutan ekosistem ekonomi digital, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta usaha kuliner rumahan.<\/p>\n
<\/p>\n
Menurut RumayyaEkonom, pengaturan biaya pengantaran tidak dapat hanya dilihat sebagai persoalan antara platform digital dan mitra pengemudi. Layanan tersebut telah menjadi bagian dari rantai ekonomi yang menghubungkan konsumen, pelaku usaha atau merchant, pengemudi, dan platform.<\/p>\n
Ia menilai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan kepada pengemudi sekaligus menata ekosistem transportasi dan pengantaran berbasis platform digital. Namun, aturan turunannya perlu mempertimbangkan pertumbuhan aktivitas UMKM yang semakin bergantung pada platform digital untuk memasarkan produk.<\/p>\n
\u201cLayanan pengantaran barang dan makanan bukan sekadar hubungan antara aplikator dan pengemudi, melainkan bagian dari ekosistem ekonomi digital yang juga menopang jutaan aktivitas transaksi UMKM, termasuk usaha kuliner rumahan,\u201d kata Rumayya ketika dihubungi, Jumat (16\/10).<\/p>\n
Dalam ilmu ekonomi, struktur tersebut dikenal sebagai multi-sided market atau pasar multisisi. Konsumen, merchant, pengemudi, dan platform saling terhubung sehingga perubahan kebijakan yang memengaruhi satu pihak dapat berdampak pada pihak lainnya.<\/p>\n
Rumayya mencontohkan usaha makanan rumahan yang menjual produk seharga Rp20.000 hingga Rp30.000. Pada segmen tersebut, ongkos kirim menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keputusan konsumen untuk bertransaksi.<\/p>\n
Jika biaya pengantaran meningkat terlalu tinggi, konsumen berpotensi mengurangi pembelian. Dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha melalui penurunan omzet, tetapi juga pengemudi karena jumlah pesanan dapat ikut berkurang.<\/p>\n
\u201cKarena itu, perlindungan pengemudi tidak boleh dilepaskan dari keberlangsungan usaha UMKM dan keterjangkauan harga bagi konsumen,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Rumayya menyebut ada tiga prinsip yang perlu menjadi perhatian Komdigi dalam menyusun formula biaya pengantaran.<\/p>\n
Pertama, perlindungan pengemudi. Formula biaya perlu memperhitungkan jarak, waktu tempuh, waktu tunggu, dan biaya operasional agar pengemudi memperoleh kompensasi yang layak.<\/p>\n
Kedua, efisiensi dan keterjangkauan layanan. Formula biaya harus mempertimbangkan daya beli konsumen serta karakteristik layanan pengantaran. Kenaikan tarif yang terlalu tinggi berpotensi menekan permintaan.<\/p>\n
Dalam kondisi tersebut, kenaikan pendapatan per pesanan belum tentu meningkatkan penghasilan pengemudi secara keseluruhan jika volume pesanan justru menurun.<\/p>\n
Ketiga, keberlanjutan seluruh ekosistem. Pemerintah perlu memperhitungkan dampak kebijakan terhadap pendapatan pengemudi, transaksi UMKM, biaya yang ditanggung konsumen, hingga keberlangsungan platform digital.<\/p>\n
\u201cKeberhasilan regulasi tidak cukup diukur dari tarif per pesanan, tetapi juga dari pendapatan bersih pengemudi, volume transaksi UMKM, serta kemampuan ekosistem mempertahankan dan menciptakan aktivitas ekonomi,\u201d katanya.<\/p>\n
Menurut Rumayya, perlindungan terhadap pengemudi pada akhirnya juga bergantung pada terjaganya permintaan terhadap layanan pengantaran.<\/p>\n
\u201cMelindungi pengemudi juga berarti menjaga ekosistem yang menciptakan permintaan terhadap jasa mereka,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Komdigi Susun Pedoman Biaya<\/strong><\/p>\n Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyusun formula sebagai pedoman bagi platform dalam menentukan biaya layanan pengantaran barang dan makanan. Ia menegaskan pemerintah tidak akan menetapkan tarif secara langsung.<\/p>\n \u201cPedoman. Bukan kita menentukan tarifnya, tetapi pedoman untuk membuat tarifnya,\u201d ujar Nezar saat ditemui dalam acara Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta, Senin (12\/10).<\/p>\n Menurut Nezar, penyusunan formula tersebut mempertimbangkan berbagai komponen, mulai dari struktur biaya transportasi dan karakteristik layanan hingga mekanisme pembentukan harga yang digunakan masing-masing platform.<\/p>\n Komdigi juga mempertimbangkan perbedaan karakteristik pengantaran barang dan makanan dengan pengangkutan penumpang, termasuk dari sisi risiko dan struktur biaya.<\/p>\n Karena itu, pemerintah tidak serta-merta mengadopsi formula yang diterapkan pada layanan pengangkutan penumpang. Nezar menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan pengemudi dan keterjangkauan layanan bagi konsumen.<\/p>\n <\/p>\n \u201cJangan sampai kemudian kita memenangkan satu sisi, tetapi pada akhirnya harganya terlalu mahal sehingga konsumen mengeluh. Akibatnya, jumlah pesanan menjadi lebih sedikit. Kalau pesanan menjadi lebih sedikit, penghasilan pengemudi juga menjadi lebih sedikit,\u201d ujarnya.<\/p>\n<\/p><\/div>\n