\n<\/p>\n
Biaya konstruksi Jalan Tol Harbour Road II atau ruas Ancol Timur\u2013Pluit disebut meningkat dari rencana awal Rp6,8 triliun menjadi Rp8,4 triliun. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai perubahan nilai tersebut perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum.<\/p>\n
Menurut Uchok, kenaikan anggaran proyek yang dikembangkan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) itu tidak disertai evaluasi dari pemerintah maupun Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Ia mempertanyakan dasar perubahan biaya konstruksi yang berlangsung bertahap tersebut.<\/p>\n
Dalam penelusurannya, Uchok menyebut biaya pembangunan Harbour Road II pada awalnya direncanakan sebesar Rp6,8 triliun. Nilai itu kemudian berubah menjadi Rp7 triliun sebelum kembali meningkat hingga mencapai Rp8,4 triliun.<\/p>\n
Uchok menyampaikan temuan tersebut dalam diskusi bertajuk \u201cMembongkar Mafia Oligarki di Jalan Tol Era Jokowi\u201d yang digelar di Hotel Sofyan Cut Meutia, Menteng, Jakarta, Senin (12\/10\/2026). Dalam forum itu, ia menyoroti belum adanya evaluasi pemerintah dan BPJT terhadap kenaikan biaya konstruksi tersebut.<\/p>\n
Ia menilai dasar kenaikan anggaran perlu dijelaskan secara terbuka. Karena itu, perubahan nilai proyek dari angka awal hingga mencapai Rp8,4 triliun dinilai layak menjadi perhatian aparat penegak hukum.<\/p>\n
Jalan Tol Harbour Road II merupakan proyek jalan tol layang atau elevated yang dikembangkan oleh CMNP. Ruas tersebut memiliki panjang sekitar 9,6 hingga 9,7 kilometer dan menghubungkan kawasan Ancol Timur dengan Pluit.<\/p>\n
Proyek ini disebut dimiliki oleh Jusuf Hamka, yang juga dikenal dengan nama Babah Alun, melalui CMNP. Dalam konteks proyek tersebut, sorotan CBA berfokus pada perubahan nilai biaya konstruksi serta tidak adanya evaluasi yang disebut telah dilakukan oleh pemerintah dan BPJT.<\/p>\n
Uchok tidak hanya mempersoalkan besaran akhir anggaran, tetapi juga tahapan perubahan nilainya. Dari Rp6,8 triliun, biaya konstruksi sempat disebut menjadi Rp7 triliun, kemudian meningkat lagi menjadi Rp8,4 triliun. Rangkaian kenaikan itu, menurut dia, perlu ditelusuri untuk mengetahui dasar dan proses penetapannya.<\/p>\n
Hingga pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi di Jakarta, informasi yang dikemukakan CBA menempatkan kenaikan biaya dan absennya evaluasi pemerintah maupun BPJT sebagai pokok persoalan yang diminta untuk diperiksa lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.<\/p>\n