\n<\/p>\n
Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, menyampaikan ulasan tajam mengenai polemik rekam jejak pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).<\/p>\n
<\/p>\n
Denny menyebut skandal persoalan administrasi ini sebagai “Gibran Jo-Gate” dan menegaskan bahwa MK secara sah tidak menemukan dokumen ijazah atau sertifikat kelulusan setara SMA milik Gibran untuk itu, kalau Gibran tahu malu maka sudah seharusnya ia mundur sebagai wapres.<\/p>\n
Ia menilai, tanpa adanya intervensi kekuasaan dari sang ayah, posisi politik Gibran tidak akan sampai pada titik saat ini.<\/p>\n
“Mari kita namakan perkara ini sebagai Gibran Jo-Gate, Gibran Jokowi Gate, skandal Gibran bin Jokowi. Kita tahu, tanpa ada peran cawe-cawe Jokowi sebagai presiden, Gibran nothing!” tegas Denny.<\/p>\n
Denny mengingatkan kembali pertimbangan majelis hakim dalam Putusan MK Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026.<\/p>\n
Putusan tersebut secara eksplisit menyatakan ketiadaan dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan menengah atas yang setara SMA, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.<\/p>\n
Menurut Denny, berkas yang disodorkan selama ini hanyalah berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.<\/p>\n
“Dokumen-dokumen tersebut hanya menunjukkan bukti kehadiran dan proses belajar, bukan bukti resmi bahwa Gibran telah lulus atau menamatkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas,” jelasnya.<\/p>\n
Denny menegaskan bahwa cacat administrasi berupa tidak terpenuhinya syarat pendidikan minimal SLTA\/SMA tidak serta-merta gugur hanya karena Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden.<\/p>\n
Akibat hukum dari ketiadaan bukti lulus SMA ini sangat fatal bagi karier politik Gibran ke depan. Ia dinilai tidak lagi memenuhi syarat hukum untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik mana pun pada Pemilu 2029 mendatang.<\/p>\n
“Selama beliau tidak kemudian mempunyai bukti tamat pendidikan SMA, maka beliau tidak bisa maju dalam posisi jabatan publik yang mensyaratkan pendidikan SMA. Kepala daerah, legislatif, apalagi Presiden dan Wakil Presiden,” papar Denny.<\/p>\n
Ia menambahkan, satu-satunya cara legal agar Gibran bisa kembali maju sebagai Wali Kota, Gubernur, atau Wapres di 2029 adalah dengan mengikuti dan lulus program pendidikan kesetaraan Paket C.<\/p>\n
Sebagai langkah hukum dan politik lanjutan, Denny menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong DPR RI untuk menggelar audiensi guna menindaklanjuti fakta persidangan MK tersebut.<\/p>\n
<\/p>\n
Ia mendorong lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme konstitusional yang berlaku, yang dapat berujung pada proses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden.<\/p>\n<\/p><\/div>\n