\n<\/p>\n
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya belum sepenuhnya terputus, meski kedua belah pihak kini berdiri di kubu yang saling berhadapan dalam polemik ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.<\/p>\n
<\/p>\n
Advokat Ahmad Khozinudin mengatakan keduanya belum bisa dipisahkan, namun ada penebusan dosa yang bisa dilakukan oleh PDIP. Menurutnya, partai tersebut bisa memimpim upaya pemakzulan politikus muda itu sebagai tanggung jawab mereka telah membesarkan dinasti dari Jokowi.<\/p>\n
Baca Juga: Awal Pemakzulan Gibran Bisa Dimulai PDIP: Mereka Partai Juara Satu, Paling Banyak Kursinya<\/a><\/strong><\/p>\n Khozinudin menyoroti memang pada perhelatan pilpres sebelumnya partai itu tidak mengusung pasangan dari Prabowo-Gibran. Namun tetap realitas sejarah tidak bisa dihapus dari PDIP.<\/p>\n Eksistensi Gibran di panggung kekuasaan nasional saat ini adalah buah langsung dari pohon kekuasaan yang benihnya ditanam dan dirawat oleh partai itu selama lebih dari satu dekade melalui sosok Jokowi.<\/p>\n “Benar bahwa pada dia tidak diusung PDIP. Tapi jangan lupa bahwa kepemimpinannya tidak lepas dari Joko Widodo. Joko Widodo juga tidak lepas dari PDIP,” kata Khozinudin dikutip, Jumat (16\/10\/2026).<\/p>\n Karenanya Khozinudin menilai bahwa keberanian partai tersebut untuk memelopori pengaktifan hak-hak konstitusional pelengseran mantan kadernya itu akan dipandang publik sebagai sebuah proses purifikasi atau pembersihan diri partai dari warisan masa lalu.<\/p>\n “Karena itu untuk membersihkan namanya dari dosa masa lalu, dosa sejarah pernah menarik dan menghadirkan sosok itu, dosa sejarah yang akhirnya menelurkan kepemimpinan nasional dia, maka merekaharus aktif menginisiasi proses pemakzulan dengan mengaktivasi hak mengemukakan pendapat,” desaknya.<\/p>\n Adapun Sebelumnya Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)\u00a0Deddy Yevri Sitorus memandang putusan pengadilan sebagai pintu masuk yang sah untuk melakukan koreksi kenegaraan. Temuan ketiadaan ijazah setara sekolah menengah atas milik wapres dianggap sebagai kecacatan fundamental sejak awal masa pendaftaran.<\/p>\n “Itu berarti dia sejak awal tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Oleh karena itu, patut diduga bahwa dokumen yang disampaikan sebagai syarat administrasi pencalonan itu cacat secara hukum,” urai Deddy.<\/p>\n Ia turut membentangkan dalil konstitusi yang bisa digunakan anggota dewan untuk merontokkan jabatan Gibran demi mengembalikan muruah negara.<\/p>\n