\n<\/p>\n
Babak baru dari polemik persyaratan pendidikan hingga upaya pemakzulan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kelompok masyarakat sipil dan praktisi hukum mulai menyoroti potensi pergerakan politiks yang bisa dimulai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).<\/p>\n
<\/p>\n
Advokat Terkemuka, Ahmad Khozinudin secara terbuka mendesak partai tersebut untuk segera mengambil langkah konstitusional yang nyata. Menurutnya, partai berlambang banteng moncong putih tersebut memiliki kapasitas dan legitimasi politik yang sangat kuat untuk memimpin wacana pelengseran Gibran.<\/p>\n
Baca Juga: Ada Kekecewaan di Kubu Gibran Soal Diamnya Prabowo: Ibarat Habis Manis Sepah Dibuang<\/a><\/strong><\/p>\n PDIP sendiri menurutnya memiliki kekuatan yang terletak pada statusnya sebagai jawara dari Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024. Dengan perolehan mayoritas, mereka menguasai 110 kursi atau setara dengan 18,97 persen komposisi di Senayan. Dominasi jumlah kursi inilah dilihat sebagai modal strategis yang tak terbantahkan untuk mendesakkan agenda dari Hak Angket dan Panitia Khusus (Pansus).<\/p>\n “PDIP memiliki peran strategis untuk menjalankan putusan, bukan sekadar menghormati yakni menindaklanjuti melalui dewan dengan proses pemakzulan. Mengapa? mereka adalah partai juara satu, paling banyak kursinya,” tegas Khozinudin, dikutip pada Jumat (16\/10\/2026).<\/p>\n Argumentasi dorongan pemakzulan ini berpijak pada fakta krusial yang terungkap dalam pertimbangan hakim konstitusi beberapa waktu lalu. MK menyatakan tidak menemukan bukti valid terkait kepemilikan ijazah sekolah menengah atas atau sederajat atas nama Gibran di Pilpres 2024. Ketiadaan pemenuhan syarat administratif ini dipandang sebagai pelanggaran konstitusional yang serius.<\/p>\n Adapun Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus sebelumnya mengakui bahwa temuan pengadilan tersebut membuka celah lebar bagi anggota dewan untuk menggunakan instrumen pengawasannya terhadap perkara ijazah milik Gibran.<\/p>\n “Secara politis sangat mungkin bagi dewan untuk menindaklanjuti putusan ini melalui mekanisme yang tersedia, seperti pansus dan\/atau angket,” ujar Deddy.<\/p>\n Deddy membedah lebih jauh bahwa jika sejak awal politikus muda itu terbukti tidak memenuhi syarat mutlak pencalonan wakil presiden, maka dokumen administratif yang diserahkan patut diduga cacat hukum. Karena status ia saat ini sudah terlanjur dilantik dan duduk di kursi kekuasaan, maka jalur penyelesaiannya harus bermuara pada mekanisme pemberhentian pejabat negara.<\/p>\n