\n<\/p>\n
Pegiat media sosial Hasyim Muhammad mengungkapkan pandangannya terkait strategi pemerintah dalam mempertahankan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar.<\/p>\n
<\/p>\n
Menurutnya, pemerintah diduga menempuh cara tidak langsung dengan membuat akses terhadap BBM bersubsidi semakin sulit. Kondisi itu, kata dia, dapat mendorong masyarakat beralih ke bahan bakar non-subsidi.<\/p>\n
“Saya sudah pernah bertanya: Harga Pertalite dan Biosolar sampai kapan pemerintah kuat menahan? Tapi ternyata trik pemerintah adalah dengan menyulitkan para pembeli BBM bersubsidi,” tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Kamis (15\/10).<\/p>\n
Ia menilai kesulitan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari distribusi yang melambat, pelayanan yang kurang optimal, antrean panjang di SPBU, hingga pengurangan kuota BBM bersubsidi.<\/p>\n
“Menyulitkan bisa dengan berbagai cara: Distribusi yang diperlambat, cara jualan yang setengah hati, antriannya disengaja supaya panjang, malam hari SPBU tutup, atau bahkan kuotanya dikurangi. Pada akhirnya banyak warga terpaksa beli yang non-subsidi. Itu semacam jadi metode untuk mempertahankan kebijakannya,” imbuhnya.<\/p>\n
Hasyim juga mengunggah foto pemberitaan Jawa Pos edisi 14 Oktober 2026 yang menyoroti antrean hingga tiga jam untuk mendapatkan tiga liter Pertalite di Bali. Selain itu, ia membagikan video yang memperlihatkan ratusan pengendara sepeda motor mengantre di SPBU, menggambarkan tingginya kepadatan pembeli BBM.<\/p>\n
Sebagai informasi, krisis BBM yang terjadi di Bali disebut bukan disebabkan oleh menipisnya stok nasional, melainkan akibat sejumlah kendala teknis dan logistik yang terjadi secara bersamaan.<\/p>\n
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menjelaskan adanya masalah pada proses penjangkaran (anchoring) kapal tanker pengangkut BBM yang menyebabkan keterlambatan sandar di Depo Bali.<\/p>\n