\n<\/p>\n
Ada angin segar untuk pemerintah di tengah gencar dan kencangnya dorongan dari kelompok masyarakat sipil maupun fraksi oposisi untuk membongkar polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Politikus muda itu bisa mengandalkan Panitia Khusus (Pansus).<\/p>\n
<\/p>\n
Politikus Partai Demokrat, Andi Arief menyebut ali-alih memandang wacana pembentukan pansus sebagai bentuk ancaman atau upaya penjatuhan kekuasaan, ia justru melihatnya sebagai panggung emas yang paling menguntungkan bagi Gibran.<\/p>\n
Baca Juga: Publik Jangan Terlalu Berharap Soal Dukungan Pemakzulan Gibran ke Golkar, Kata Said Didu<\/a><\/strong><\/p>\n Andi menilai bahwa pihak yang paling membutuhkan kehadiran pansus sebenarnya tidak lain adalah Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pansus dapat menjadi sarana paling resmi, sah dan terukur bagi mantan wali kota itu untuk menghentikan seluruh narasi liar yang meragukan keabsahan riwayat pendidikannya.<\/p>\n Gibran melalu forum tersebut diyakini memiliki kesempatan berharga untuk menyampaikan klarifikasi secara mendalam dan transparan di hadapan para wakil rakyat serta disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat dari Indonesia.<\/p>\n \u201cMenurut saya, yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran,\u201d kata Andi Arief, dikutip pada Kamis (15\/10\/2026).<\/p>\n Andi menjelaskan bahwa pusaran perdebatan seputar ijazah luar negeri milik politikus muda itu pasca-putusan pengadilan kini telah bergeser dari sekadar sengketa hukum biasa menjadi krisis kepercayaan politik. Oleh karena itu, bersembunyi di balik argumentasi formalistik tidak akan pernah mampu memuaskan rasa ingin tahu publik yang terlanjur membara.<\/p>\n \u201cJadi kalau menurut saya ini kesempatan. Kalau ada pansus, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Mas Gibran. Gibran dengannya bisa klarifikasi di pansus itu,\u201d ujar Andi.<\/p>\n Dinamika ini sendiri merupakan kelanjutan dari amar putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026.<\/p>\n Meskipun mereka secara resmi menyatakan permohonan gugatan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard<\/em>\/NO) akibat kendala legal standing<\/em>, fakta persidangan yang tertuang dalam pertimbangan hukum majelis hakim justru meledakkan polemik baru.<\/p>\n MK menyoroti Gibran. Pengadilan menegaskan tidak menemukan adanya dokumen fisik ijazah, diploma atau sertifikat luar negeri milik politikus muda itu yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA.<\/p>\n Namun Hakim Konstitusi menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk membatalkan atau mendiskualifikasi kedudukan Gibran.<\/p>\n Adapun Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyebut putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan wapres sebagai syarat pendaftaran sebagai cawapres pada pilpres sebelumnya, tak bisa dijadikan alasan pemakzulan.<\/p>\n Syahganda mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan ataupun dinamika kasus ini. Ia menyinggung kasus ini bisa berlanjut ke jalur politik maupun jalur hukum. Namun, ia tak merinci alur politik atau hukum apa yang dimaksud.<\/p>\n