\n<\/p>\n
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memicu kecaman keras dari parlemen.<\/p>\n
<\/p>\n
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengaku sangat geram dan kecewa atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan tersebut.<\/p>\n
Sahroni secara tegas mengutuk aksi rasuah di lembaga kemanusiaan tersebut dan menyebut penyelewengan dana darurat bencana sebagai kejahatan kemanusiaan tingkat paling buruk.<\/p>\n
Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu menegaskan bahwa Komisi III DPR RI memberikan dukungan penuh kepada tim penyidik KPK untuk membongkar skandal korupsi di BNPB hingga ke akar-akarnya.<\/p>\n
Menurutnya, tindakan menilap anggaran di tengah perjuangan warga menghadapi bencana merupakan perbuatan yang tidak bisa ditoleransi.<\/p>\n
“Komisi III mendukung penuh langkah KPK dalam mengusut dugaan korupsi di lingkungan BNPB ini. Bisa-bisanya di saat masyarakat dan negara sedang berjuang mati-matian menangani bencana, malah ada pihak yang mengorupsi anggaran bencana. Ini jelas kejahatan kemanusiaan yang memalukan dan terburuk. Tidak ada kata ampun untuk para pelaku,” tegas Sahroni, Kamis (15\/10\/2026).<\/p>\n
Politikus Partai NasDem ini mengungkapkan kekhawatirannya bahwa praktik korupsi ini dapat melumpuhkan respons cepat dan efektivitas penanganan bencana di berbagai daerah terdampak.<\/p>\n
Oleh karena itu, ia meminta KPK untuk tidak ragu menyeret seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.<\/p>\n
<\/p>\n
“BNPB ini kan merupakan lembaga yang bertugas menangani bencana. Nah bagaimana operasi penanganan bencana kita mau maksimal kalau anggaran kebencanaannya malah dikorupsi seperti ini. Maka saya minta KPK all out usut tuntas siapa pun yang terlibat, dan jangan ada satu pun yang dilindungi,” pungkas Sahroni.<\/p>\n<\/p><\/div>\n