\n<\/p>\n
Diamnya Presiden Prabowo Subianto dan Partai Gerindra jadi sorotan karena menyangkut skandal ketiadaan ijazah sekolah menengah atas dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Taktik “tutup telinga” yang dimainkan dinilai justru akan menjadi bumerang mematikan yang siap menghantam kredibilitas dari Prabowo.<\/p>\n
<\/p>\n
Pengamat Politik\/Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti melontarkan kritik dan sentilan yang sangat keras atas kepasifan Prabowo. Menurut Ray, diamnya seorang pemimpin tertinggi negara di tengah krisis legitimasi wakilnya bukanlah cerminan kebijaksanaan, melainkan indikasi hilangnya nyali dan ketegasan.<\/p>\n
Baca Juga: Badai Pemakzulan Gibran Menggila, Posisi Presiden Prabowo Masih Sangat Aman Terkendali<\/a><\/strong><\/p>\n Ray memperingatkan bahwa kesabaran publik memiliki batas. Jika Prabowo terus-menerus membiarkan bola liar pemakzulan bergulir tanpa ada satu pun statement<\/em> resmi untuk menjernihkan suasana, maka arah kemarahan rakyat dipastikan akan berbelok dan menghantam dirinya sendiri.<\/p>\n Publik menurutnya akan mulai menganggap bahwa presiden telah melakukan pembiaran terhadap cacat moral di dalam kabinetnya.<\/p>\n “Kalau Pak Prabowo terus diam dan tidak memberikan reaksi, lama-lama perhatian publik akan beralih kepada Pak Prabowo,” kata Ray dikutip Kamis (15\/10\/2026).<\/p>\n Lebih menohok lagi, ia juga meramalkan akan munculnya sebuah persepsi yang sangat merendahkan wibawa presiden di mata rakyat. Ketiadaan instruksi atau tanggapan resmi akan ditafsirkan sebagai bentuk ketidakmampuan pemimpin dalam mengendalikan krisis di ring satu pemerintahannya.<\/p>\n “Orang akan bertanya, ‘Oh, Pak Prabowo ternyata enggak punya sikap terhadap seorang wakil presiden yang dinyatakan enggak punya ijazah,’ kira-kira begitu,” tutur Ray.<\/p>\n Adapun Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyebut putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan wapres sebagai syarat pendaftaran sebagai cawapres pada pilpres sebelumnya, tak bisa dijadikan alasan pemakzulan.<\/p>\n Syahganda mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan ataupun dinamika kasus ini. Ia menyinggung kasus ini bisa berlanjut ke jalur politik maupun jalur hukum. Namun, ia tak merinci alur politik atau hukum apa yang dimaksud.<\/p>\n “Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain,” ujar dia.<\/p>\n Desakan Gerindra dan Prabowo untuk segera mengambil tindakan nyata ini sangat beralasan, mengingat apa yang diungkap oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Di 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026, majelis hakim konstitusi telah menelanjangi cacat administratif sang Wapres.<\/p>\n