\n<\/p>\n
Polemik Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka dan wacana pemakzulannya kian hari kian membesar. Namun, di tengah badai krisis legitimasi yang menerpa politikus muda itu, hal yang berbanding terbalik justru dialami oleh\u00a0Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n
<\/p>\n
Pengamat Politik\/Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti mengatakan bahwa presiden belum terserah pusaran isu mengenai ketiadaan bukti dokumen setara ijazah sekolah dari luar negeri yang berpangkal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).\u00a0<\/p>\n
Baca Juga: Senayan Pegang Bola Panas Pemakzulan Gibran, PDIP: Ini Ujian Kualitas dan Martabat Anggota DPR<\/a><\/strong><\/p>\n Ia melihat bahwa eskalasi kemarahan dan tuntutan publik saat ini sepenuhnya masih terkonsentrasi pada sosok individu Gibran. Kemarahan itu bukan pada institusi kepresidenan secara keseluruhan maupun pribadi dari Prabowo Subianto.<\/p>\n Bagi masyarakat luas, karut-marut administrasi pencalonan ini dianggap sebagai dosa politik masa lalu yang harus dipertanggungjawabkan langsung oleh sang wapres, tanpa harus menyeret nama presiden yang baru saja dilantik.<\/p>\n “Sekarang orang masih melihat ini sebagai persoalan Gibran. Ini bukan persoalan Pak Prabowo,” ujar Ray Rangkuti, dikutip pada Kamis (15\/10\/2026).<\/p>\n Menurutnya, sekat pemisah antara kedua politikus itu di mata publik masih sangat tebal. Rakyat dinilai cukup cerdas untuk memilah mana yang menjadi beban kinerja kabinet dan mana yang murni merupakan masalah cacat persyaratan dari salah satu kandidat di masa pendaftaran KPU lalu.<\/p>\n Adapun Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyebut putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan wapres sebagai syarat pendaftaran sebagai cawapres pada pilpres sebelumnya, tak bisa dijadikan alasan pemakzulan.<\/p>\n Syahganda mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan ataupun dinamika kasus ini. Ia menyinggung kasus ini bisa berlanjut ke jalur politik maupun jalur hukum. Namun, ia tak merinci alur politik atau hukum apa yang dimaksud.<\/p>\n “Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain,” ujar dia.<\/p>\n Polemik ini sendiri berawal dari ketukan palu Mahkamah Konstitusi di 01\/PHPU.PRES-XXIV\/2026.\u00a0 Meskipun secara amar putusan mereka menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard<\/em>\/NO) karena para pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing<\/em>), majelis hakim membongkar sebuah fakta persidangan yang sangat mengejutkan.<\/p>\n