\n<\/p>\n
PernyataanWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kerap mendengungkan frasa “taat hukum” kini ditagih pembuktiannya oleh lawan politik, menyusul pengadilan yang secara resmi mengamini fakta bahwa dokumen ijazah sekolah menengah atas politikus muda itu tidak meyakinkan.<\/p>\n
<\/p>\n
Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menilai bahwa putusan tersebut adalah ujian integritas yang sesungguhnya bagi Anak Joko Widodo (Jokowi). Meski permohonan diskualifikasi dari penggugat ditolak (NO) karena persoalan masa tenggat waktu sengketa pilpres dan kedudukan hukum pemohon, namun pertimbangan hakim telah menelanjangi cacat administratif Gibran.<\/p>\n
Baca Juga: PDIP Yakin Gibran Tak Akan Berani Mundur, Ungkit Soal Krisis Moral dan Tragedi Putusan MK 90<\/a><\/strong><\/p>\n Komarudin menyoroti paradoks antara narasi ketaatan pada hukum yang selama ini dibangun oleh kubu wapres dengan realita fakta persidangan yang baru terungkap. Gibran menurutnya tak perlu berlindung di balik alasan prosedural, melainkan merespons substansi temuan pengadilan dengan langkah berani.<\/p>\n “Kalau Pak Gibran merasa, dia kan selalu bicara tentang taat kepada hukum, ketaatan dia kepada hukum yang bagus, pengadilan sudah buka semua, ya mengundurkan diri itu lebih baik,” kata Komarudin, dikutip Kamis (15\/10\/2026).<\/p>\n Tuntutan ini bertumpu pada temuan krusial yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani. Dalam persidangan, terungkap secara gamblang bahwa saat mengurus penyetaraan dokumen pendidikan luar negerinya, sang wapres tidak mampu melampirkan pindaian ijazah asli atau diploma kelulusan.<\/p>\n “Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan dia memiliki ijazah\/sertifikat\/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat,” ucap Arsul Sani.<\/p>\n Ironisnya, alih-alih menyerahkan ijazah, dokumen yang disertakan hanyalah certificate of attendance<\/em> (sertifikat kehadiran) di kelas dan academic records<\/em>. Fakta ini bahkan telah dibenarkan langsung oleh kesaksian dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.<\/p>\n Bagi Komarudin, temuan tersebut sudah lebih dari cukup untuk mendelegitimasi keberadaan Gibran. Mengklaim diri taat hukum berarti harus berani mengakui jika syarat pencalonan sedari awal memang cacat fatal secara konstitusional.\u00a0<\/p>\n Adapun Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyebut putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan wapres sebagai syarat pendaftaran sebagai cawapres pada pilpres sebelumnya, tak bisa dijadikan alasan pemakzulan.<\/p>\n Syahganda mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan ataupun dinamika kasus ini. Ia menyinggung kasus ini bisa berlanjut ke jalur politik maupun jalur hukum. Namun, ia tak merinci alur politik atau hukum apa yang dimaksud.<\/p>\n