\n<\/p>\n
Industri bihun dalam negeri menghadapi tantangan biaya produksi akibat mahalnya beras pecah yang tersedia di pasar domestik. Dengan harga bahan baku lokal mencapai Rp11.000 per kilogram, produsen kesulitan bersaing dengan biaya yang bisa ditekan jika menggunakan beras pecah impor yang harganya maksimal sekitar Rp6.000 per kilogram.<\/p>\n
<\/p>\n
Kesenjangan harga tersebut kini menjadi perhatian Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menilai, stok beras yang tersimpan di gudang Perum Bulog bisa menjadi alternatif pasokan bagi industri, selama tersedia skema harga yang sesuai dengan kemampuan pelaku usaha.<\/p>\n
Menurut Sarmuji, persoalan bahan baku merupakan salah satu kebutuhan yang dibahas dalam pertemuannya dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI). Pemerintah ingin memastikan industri pengolahan tetap mampu menjalankan produksi dengan struktur biaya yang kompetitif.<\/p>\n
“Kalau industri makanan minuman itu, isu daya saing sebenarnya nggak terlalu karena mereka cukup kuat. Bahkan makanan minuman kita pertumbuhannya juga cukup baik, ekspor ke banyak negara, banyak lah ke mancanegara. Hanya saja tentu ada hal-hal jadi aspirasi mereka, soal bahan baku,” kata Sarmuji seusai pertemuan di Jakarta, Rabu (14\/10\/2026).<\/p>\n
Baca Juga: Menperin Sarmuji Terima Keluhan Industri Pangan dan Baja, Ini Masalahnya<\/a><\/strong><\/p>\n Dia mencontohkan, beras pecah yang didatangkan dari luar negeri bisa diperoleh dengan harga sekitar Rp5.700 hingga Rp6.000 per kilogram. Sementara itu, harga beras pecah produksi dalam negeri berada di kisaran Rp11.000 per kilogram.<\/p>\n Bagi industri yang menggunakan komoditas tersebut sebagai bahan baku utama, perbedaan harga itu berpengaruh terhadap kemampuan bersaing. Sarmuji menyebut industri bihun sebagai salah satu sektor yang terdampak oleh mahalnya bahan baku lokal.<\/p>\n Pemerintah pun mempertimbangkan pemanfaatan beras yang telah lama tersimpan di gudang Bulog. Sarmuji menilai, persediaan yang tidak segera dimanfaatkan berisiko mengalami penurunan nilai, sehingga perlu dicari cara agar stok tersebut bisa diserap oleh sektor industri.<\/p>\n “Toh beras Bulog itu kan banyak sekali. Stok banyak sekali dan makin lama kalau dibiarkan nilainya akan turun, bahkan bisa mendekati nol,” ujarnya.<\/p>\n Meski demikian, pemanfaatan stok Bulog tidak cukup hanya dengan mempertemukan pemilik persediaan dan calon pembeli. Harga jualnya juga perlu disesuaikan agar bahan baku tersebut benar-benar ekonomis bagi industri pengolahan.<\/p>\n “Perlakuan terhadap beras-beras seperti itu harus ada solusinya. Industri kita bisa mengambil stok di gudang Bulog, yang lama dan pecah. Tapi juga harganya harus bisa turun sesuai dengan harga bisa ditoleransi industri. Kita harus cari caranya ini,” kata Sarmuji.<\/p>\n Dia mengungkapkan, komunikasi dengan Kementerian Pertanian telah dilakukan untuk membahas persoalan tersebut. Namun, mekanisme penyaluran dan penetapan harga yang memungkinkan industri menyerap stok beras itu masih perlu dicari.<\/p>\n Selain beras pecah, pelaku industri makanan dan minuman juga meminta kepastian ketersediaan sejumlah komoditas lain. Persoalan ini dinilai penting karena kelancaran pasokan menentukan keberlangsungan produksi dan kemampuan perusahaan menjaga harga jual produknya.<\/p>\n Ketua Umum GAPMMI Adhi S Lukman mengungkapkan, laporan kekurangan bahan baku datang dari sejumlah perusahaan anggota asosiasinya. Di sisi lain, terdapat persediaan yang belum memiliki kontrak penyerapan maupun stok yang masa kontraknya telah berakhir.<\/p>\n Kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar kebutuhan industri sampai penghujung 2026 dapat terpenuhi. Kemenperin akan mengoordinasikan persoalan stok tersebut melalui Direktorat Jenderal Industri Agro.<\/p>\n Namun, GAPMMI juga mulai mengantisipasi kebutuhan pada awal tahun depan. Adhi meminta pemerintah mempercepat penyelesaian neraca komoditas untuk gula, garam, dan daging, terutama karena persediaan yang tersedia disebut mulai habis.<\/p>\n “Tadi kami sampaikan, ada beberapa industri anggota kami yang melaporkan kekurangan bahan baku. Lalu ternyata ada stok yang masih ada tapi belum ada kontraknya, atau stok yang sudah habis kontrak,” kata Adhi.<\/p>\n Dia berharap koordinasi pemerintah dapat menjaga ketersediaan bahan baku sekaligus membantu produsen menghasilkan barang dengan harga yang lebih terjangkau.<\/p>\n “Apalagi kondisi saat ini sangat berat ya. Jadi kita berharap industri makanan minuman bisa memproduksi produk-produk yang lebih terjangkau, sekaligus berdaya saing di pasar global,” ujarnya.<\/p>\n Baca Juga: TKDN Mobil Listrik 60% Bisa Dikejar, Kemenperin Ungkap Syaratnya<\/a><\/strong><\/p>\nGAPMMI Soroti Pasokan Bahan Baku 2027<\/h2>\n