\n<\/p>\n
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mengkritik praktik demokrasi liberal pascareformasi yang dinilainya belum selalu menghasilkan pemimpin dengan kapasitas dan pengalaman memadai. Dalam kuliah umum di Northern Illinois University (NIU), Amerika Serikat, JK menyoroti kecenderungan popularitas dan kemampuan finansial menjadi faktor penentu dalam perebutan jabatan publik.<\/p>\n
<\/p>\n
Pandangan tersebut disampaikan JK dalam kuliah bertajuk\u00a0Power Closer to the People: The Impact and Consequences of Regional Autonomy in Indonesia<\/em>\u00a0di DeKalb, Illinois, Selasa (13\/10\/2026). Kuliah yang berlangsung pukul 12.00\u201313.45 waktu setempat itu dihadiri 65 mahasiswa program magister dari berbagai negara.<\/p>\n Menurut JK, reformasi telah mengubah sistem pemerintahan Indonesia yang sebelumnya sangat sentralistik menjadi lebih terdesentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah. Namun, perluasan kewenangan daerah dan terbukanya kompetisi politik juga menghadirkan tantangan dalam proses pemilihan pemimpin.<\/p>\n \u201cDemokrasi liberal pasca-reformasi membuka kompetisi politik, tetapi tidak selalu diimbangi pengalaman dan kapasitas yang memadai. Dalam proses pemilihan, popularitas dan kemampuan finansial cenderung lebih menentukan dibandingkan kompetensi dan kualitas kepemimpinan. Akibatnya, kandidat yang paling agresif mempromosikan diri atau membagikan uang berpotensi meraih keuntungan elektoral,\u201d tegas JK.<\/p>\n Kritik tersebut menempatkan kualitas kepemimpinan sebagai salah satu persoalan penting dalam pelaksanaan demokrasi. Menurut JK, terbukanya kesempatan untuk menduduki jabatan publik perlu diimbangi kemampuan menjalankan pemerintahan, integritas, dan pengalaman yang memadai.<\/p>\n Dalam kuliah tersebut, JK menjelaskan bahwa sebelum reformasi, pengambilan keputusan di Indonesia sangat terpusat di Jakarta. Pemerintah daerah memiliki ruang terbatas untuk mengambil inisiatif maupun mengembangkan potensi wilayahnya.<\/p>\n Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah cenderung menunggu arahan dari pemerintah pusat. Menurut JK, ketimpangan kewenangan itu turut memicu protes dari berbagai daerah yang menuntut kewenangan lebih besar.<\/p>\n \u201cSebagai negara yang sangat sentralistik, hampir semua keputusan ditentukan dari Jakarta, sementara daerah tidak memiliki cukup ruang untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan potensinya sendiri. Akibatnya, daerah hanya menunggu petunjuk dan perintah dari pemerintah pusat. Hal ini membuat daerah protes dan menuntut kewenangan lebih besar,\u201d ujar JK.<\/p>\n Otonomi daerah kemudian menjadi salah satu hasil penting reformasi. Kebijakan ini memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan, mengembangkan potensi lokal, dan merespons kebutuhan masyarakat.<\/p>\n Namun, JK menilai perubahan sistem pemerintahan tersebut perlu diikuti perbaikan kualitas proses politik. Kompetisi dalam pemilihan kepala daerah maupun anggota legislatif, menurutnya, tidak cukup hanya membuka kesempatan bagi banyak kandidat untuk bersaing.<\/p>\n Ia menyoroti potensi persoalan ketika popularitas dan kemampuan finansial lebih dominan daripada kapasitas calon pemimpin. Dalam situasi tersebut, kandidat yang memiliki sumber daya untuk melakukan promosi secara agresif atau membagikan uang berpotensi memperoleh keuntungan dalam pemilihan.<\/p>\n JK juga mengaitkan persoalan itu dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Keterbatasan pendidikan dan tekanan ekonomi, menurut pandangannya, dapat membuat sebagian pemilih lebih rentan terhadap politik uang dan mengurangi keleluasaan mereka dalam mempertimbangkan pilihan politik.<\/p>\n Bagi JK, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan hak masyarakat untuk memilih pemimpin, tetapi juga kemampuan sistem politik menghasilkan figur yang kompeten dan mampu menjalankan pemerintahan secara efektif.<\/p>\n Rangkaian\u00a0Vice President Kalla Lecture Series<\/em>\u00a0di NIU dijadwalkan berlanjut pada Kamis (15\/10\/2026) waktu setempat. Dalam agenda berikutnya, JK akan menyampaikan kuliah bertajuk\u00a0Indonesia at a Crossroads: What’s Changing in Its Politics\u2014and Why?<\/em><\/p>\n Baca Juga: Ingin Wapres Seperti Jusuf Kalla, Kepala Bakom Syahganda Desak Prabowo Ganti Gibran<\/a><\/strong><\/p>\n Baca Juga: ‘Pemimpin Sumber Stres’ Sindiran Dandhy Laksono Usai Muncul Survei CELIOS<\/a><\/strong><\/p>\nOtonomi Daerah Ubah Peta Kekuasaan<\/h3>\n