\n<\/p>\n
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajad Hari Wibowo, mengatakan standar sertifikasi halal dapat menjadi salah satu hambatan non-tarif dalam perdagangan internasional.\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n
Meski demikian, Drajad mengatakan penerapannya dinilai perlu mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dan sistem pendukung pemerintah.<\/p>\n
Ia juga menyampaikan, bahwa berbagai negara menerapkan standar tertentu dalam perdagangan internasional. Dia mencontohkan aturan terkait keberlanjutan atau sustainability di Eropa serta standar biologis di Amerika Serikat (AS).<\/p>\n
\u201cJadi bahwa itu menjadi barrier, iya. Tapi semua negara memakai standard itu ,\u201d kata Drajad dalam wawancara, selepas acara Indonesia Shariah Economic Festival, Rabu (14\/10\/2026).<\/p>\n
Menurut dia, penerapan standar tersebut tidak menjadi persoalan selama dilakukan secara adil. Namun, pemerintah perlu memastikan pelaksanaannya tidak mengabaikan kesiapan pelaku usaha maupun sistem yang mendukung pemenuhan sertifikasi.<\/p>\n
\u201cDan standar itu asal fair dan asal adil, ya. Itu nggak masalah. Tapi tentu seperti yang saya sampaikan tadi, penerapannya itu adalah disesuaikan dengan kesiapan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Drajad menambahkan, kesiapan yang perlu diperhatikan mencakup kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan serta kesiapan sistem di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).<\/p>\n
Baca Juga: Ekonomi Halal Tumbuh 5,5%, BI Incar Pembeli dan Investor Asing<\/a><\/strong><\/p>\n