\n<\/p>\n
Sebuah ironi paling menyayat hati baru saja dipertontonkan secara vulgar di panggung ketatanegaraan dari Indonesia. Saat ribuan rakyat di berbagai pelosok daerah menangis kehilangan harta benda hingga nyawa akibat bencana alam, para pejabat yang ditugaskan untuk menolong mereka justru sibuk berpesta pora menjarah uang negara menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).<\/p>\n
<\/p>\n
Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sangat terpukul atas hal tersebut. Tokoh hukum yang dikenal lurus tersebut tak bisa menyembunyikan rasa frustrasi dan kesedihan mendalamnya melihat institusi kemanusiaan diubah menjadi ladang korupsi.<\/p>\n
Baca Juga: Loyalis Berat Jokowi: Kita Harus Menghormati Hak Rakyat, Dengan Menyuruh Wapres Gibran Mundur…<\/a><\/strong><\/p>\n Pakar hukum tata negara itu melontarkan kritik moral yang sangat menyentuh kalbu. Bagi Mahfud, peristiwa penangkapan petinggi pemerintahan ini bukan sekadar kejahatan finansial, melainkan indikator bahwa ada penyakit mematikan yang sedang menggerogoti nurani bangsa.<\/p>\n \u201cSedih banget ini. Bangsa kita sepertinya betul-betul sakit,\u201d ungkap Mahfud MD, dikutip Rabu (14\/10\/2026).<\/p>\n Adapun Mahfud menyoroti paradoks yang sangat mengerikan di lapangan. Ia tidak habis pikir bagaimana mungkin empati kemanusiaan bisa kalah telak oleh syahwat keserakahan, terutama di lembaga yang napas utamanya adalah penanggulangan musibah.<\/p>\n \u201cBencana terjadi di mana-mana tetapi dana untuk penanganan bencana dikorupsi di lembaga pemerintahan yang mengurusi bencana. OTT KPK terjadi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),\u201d ungkapnya.<\/p>\n Kekecewaan Mahfud sangat beralasan. KPK dalam operasi senyapnya diketahui mengamankan 14 orang, termasuk figur vital setingkat Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana berinisial Rustian.<\/p>\n Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo mengungkap bahwa sasaran dari operasi ini adalah dugaan permainan kotor anggaran darurat.<\/p>\n \u201cIni diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,\u201d kata Budi.<\/p>\n Adapun Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Berton SP Panjaitan memastikan tidak akan melindungi oknum yang terlibat.<\/p>\n