\n<\/p>\n
Rapor dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menuai kritik dari Partai Gerindra. Diketahui, salah satu hal yang diungkap soal 75 persen responden mengalami stres akibat kebijakan pemerintah.<\/p>\n
<\/p>\n
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tetap membuka ruang bagi kritik. Ia juga membantah penilaian yang menyebut pemerintah membatasi kebebasan sipil.<\/p>\n
“Menuding pemerintah membatasi kebebasan sipil justru mengabaikan fakta bahwa demokrasi di era Prabowo-Gibran tetap berjalan terbuka, di mana kritik konstruktif diterima,” ungkap Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, dalam keterangannya, Selasa (13\/10\/2026).<\/p>\n
Baca Juga: Bukan Nusron atau Pigai, Ternyata Ini Menteri dengan Kinerja Terburuk<\/a><\/strong><\/p>\n Sugiat juga menyinggung penegakan hukum yang menurutnya harus dilakukan secara adil tanpa membedakan pihak yang melanggar. Ia menilai beredarnya laporan CELIOS di ruang publik menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menanggapi tudingan bahwa pemerintahan saat ini bersifat otoriter.<\/p>\n Lebih jauh, Sugiat mempertanyakan penggunaan hasil survei dan rapor yang disusun oleh ‘Kabinet Bayangan’ sebagai tolok ukur utama untuk menilai kinerja pemerintah. Menurutnya, penilaian semacam itu berisiko mengesampingkan berbagai upaya pemerintah dalam menangani persoalan mendasar masyarakat.<\/p>\n Ia juga menegaskan bahwa mandat yang diterima Prabowo dari rakyat bukanlah untuk memenuhi ekspektasi para pengamat, melainkan menghasilkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.<\/p>\n “Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat, melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata yang berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.<\/p>\n