\n<\/p>\n
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan masalah dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan kebencanaan.<\/p>\n
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan informasi itu di Yogyakarta, Selasa (13\/10\/2026). Ia mengatakan, kegiatan yang dilakukan KPK masih berkaitan dengan proses penyelidikan. \u201cBahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,\u201d kata Budi.<\/p>\n
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 14 orang. Penindakan dilakukan di sejumlah lokasi yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek.<\/p>\n
\u201cUntuk pengamanan para pihak ini dilakukan di Jabodetabek di beberapa lokasi,\u201d ujar Budi.<\/p>\n
KPK belum memerinci peran masing-masing pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Dari 14 orang itu, salah satu yang disebut adalah Sekretaris Utama BNPB Rustian. Sumber tersebut tidak memuat identitas maupun jabatan pihak-pihak lain yang turut diamankan.<\/p>\n
Penjelasan KPK menempatkan pengadaan barang dan jasa sebagai fokus utama dalam penyelidikan. Salah satu bagian yang turut didalami adalah pengadaan yang memanfaatkan dana siap pakai untuk kebencanaan.<\/p>\n
Dana siap pakai merupakan bagian dari pembiayaan yang disebut dalam keterangan KPK terkait perkara tersebut. Namun, Budi belum menyampaikan rincian mengenai jenis barang atau jasa yang menjadi objek penyelidikan, nilai pengadaan, maupun dugaan pelanggaran yang sedang ditangani.<\/p>\n
KPK juga belum mengumumkan perkembangan lebih lanjut mengenai status hukum 14 orang yang diamankan. Keterangan resmi yang disampaikan sejauh ini baru mencakup jumlah pihak yang diamankan, lokasi operasi, serta kaitan perkara dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.<\/p>\n
Rustian menjadi pejabat BNPB yang disebut dalam operasi tersebut. Sementara itu, proses penyelidikan KPK masih menjadi dasar penanganan perkara dan belum disertai penjelasan lebih terperinci mengenai rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi OTT.<\/p>\n