\n<\/p>\n
Mahkamah Konstitusi (MK) memang telah mengetuk palu dan menolak mengabulkan gugatan terkait sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, siapa sangka, putusan tertanggal 6 Oktober tersebut justru memicu ledakan ‘bom waktu’ politik yang dayanya jauh lebih merusak bagi karir putra sulung Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).<\/p>\n
<\/p>\n
Pengamat Politik, Tony Rosyid mengatakan alih-alih meredakan politik, putusan tersebut justru menyuplai amunisi tanpa batas bagi lawan-lawan politik Gibran. Hal ini terjadi lantaran dalam pertimbangan putusannya, mereka secara gamblang menyatakan ketiadaan bukti dokumen ijazah setingkat sekolah menengah atas dari luar negeri milik Gibran. Gugatan hanya ditolak secara prosedural, bukan secara substansi.<\/p>\n
Baca Juga: Geger Isu Pemakzulan Wapres Gibran Bikin Investor Ngeri: IHSG Anjlok, Rupiah Kena Mental<\/a><\/strong><\/p>\n Ia meminjam teori efek kupu-kupu untuk menggambarkan bagaimana sebuah kepakan kecil di ruang sidang kini telah menciptakan badai pemakzulan (impeachment<\/em>) berskala raksasa di ruang publik dan parlemen.<\/p>\n “Menggunakan teori ‘Butterfly Effect’ Edward Lorenz; putusan itu justru berpotensi menjadi ledakan politik di tempat lain. Ini bahkan lebih berbahaya bagi Gibran,” tegas Tony, Selasa (13\/10\/2026).<\/p>\n Tony mengurai lebih jauh bahwa putusan tersebut memang tidak memiliki daya ikat untuk mendiskualifikasi sang wapres secara langsung. Keterbatasan kewenangan pengadilan membuat mereka tak bisa berbuat banyak.<\/p>\n “Gibran dengan sangat meyakinkan terbukti tidak memiliki ijazah setara sekolah menengah atas atau sederajat. Tetapi, pihak penggugat tidak memiliki legal standing<\/em> dan gugatannya salah alamat. MK tidak punya kewenangan mengabulkan gugatan itu,” jelas Tony.<\/p>\n Kini, ‘bom waktu’ itu telah berpindah tangan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tony mencatat adanya konsolidasi gerakan yang sangat terstruktur dari berbagai elemen, mulai dari akademisi yang idealis, partai politik, hingga figur-figur yang memiliki kedekatan dengan ring satu dari Istana.<\/p>\n Berdasarkan analisis mengenai “rasionalitas nilai”, para akademisi dan aktivis kini bersatu padu menuntut wapres mundur karena murni menginginkan tertib hukum di Indonesia.<\/p>\n