\n<\/p>\n
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons hasil evaluasi CELIOS terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang memberikan nilai rendah terhadap kinerjanya. Gibran menyebut kritik dari masyarakat maupun lembaga independen sebagai bagian dari demokrasi sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cBagi saya, semua itu adalah bagian dari demokrasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri,\u201d kata Gibran dalam keterangan tertulis, Selasa (13\/10\/2026).<\/p>\n
Pernyataan tersebut disampaikan setelah CELIOS bersama Kabinet Bayangan merilis laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam penilaian kelompok ahli menggunakan skala 1 hingga 10, Gibran memperoleh skor 2,2, lebih rendah daripada nilai Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 2,8.<\/p>\n
Gibran tidak secara khusus membantah angka yang tercantum dalam laporan tersebut. Ia justru menekankan pentingnya menjadikan kritik sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan dan cara kerja pemerintah agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.<\/p>\n
\u201cBaik melalui evaluasi serta perbaikan kebijakan dan cara kerja untuk memastikan kehadiran pemerintah semakin dirasakan masyarakat dan menjawab permasalahan masyarakat di lapangan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Hasil evaluasi CELIOS juga memperlihatkan perbedaan penilaian antara kelompok ahli dan masyarakat umum. Dalam penilaian masyarakat, Gibran memperoleh skor 4,9, sedangkan Prabowo mendapatkan nilai 4,6.<\/p>\n
Perbedaan angka itu menunjukkan bahwa hasil penilaian dalam laporan tersebut tidak seragam di antara kelompok responden. Namun, perbedaan tersebut tidak serta-merta menjelaskan alasan di balik penilaian masing-masing kelompok karena bahan yang tersedia belum memuat rincian faktor yang memengaruhi skor.<\/p>\n
Selain menilai kinerja presiden dan wakil presiden, laporan CELIOS bersama Kabinet Bayangan juga mencatat kekhawatiran para ahli terhadap arah kebijakan pemerintah. Sebanyak 92 persen ahli yang disurvei menyatakan khawatir, dengan 80 persen di antaranya mengaku sangat khawatir.<\/p>\n
Angka tersebut menambah konteks terhadap evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski demikian, kekhawatiran responden perlu dibaca sesuai cakupan dan metode survei yang digunakan, bukan langsung dianggap mewakili pandangan seluruh masyarakat Indonesia.<\/p>\n