\n<\/p>\n
Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. R. Siti Zuhro, menilai kebijakan perombakan atau reshuffle kabinet dan pergantian pucuk pimpinan Polri merupakan wujud kesungguhan Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n
<\/p>\n
Langkah strategis ini dibaca sebagai upaya Prabowo memutus kungkungan dan mata rantai politik dengan pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi).<\/p>\n
Dalam tayangan siniar Madilog Forum Keadilan (12\/10\/2026), Siti Zuhro menepis anggapan bahwa Prabowo mengabaikan kehendak publik. Menurutnya, perombakan sejumlah menteri yang diiringi pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto justru memberikan kelegaan di tengah masyarakat. Ia memprediksi reshuffle ketujuh ini bukanlah yang terakhir.<\/p>\n
Zuhro mengungkapkan bahwa desakan reformasi di tubuh Polri telah ia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo pada 30 Januari 2026. Sejalan dengan hal tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto langsung melakukan mutasi besar-besaran tak lama setelah dilantik.<\/p>\n
Langkah ini dinilai sebagai upaya menempatkan figur tepercaya guna mengembalikan Polri ke tugas utamanya dan melepas peran-peran politis institusi tersebut.<\/p>\n
“Ini niatan yang sungguh-sungguh mau meluruskan apa pun yang sudah bengkok. Ke depan adalah cara Prabowo, style Prabowo. Tidak mau lagi dihambat-hambat,” tegas Zuhro.<\/p>\n
Meski perubahan mulai terlihat, Zuhro memberikan nilai 6 hingga 7 dari skala 10 untuk pemerintahan saat ini, mengingat kepercayaan publik belum pulih sepenuhnya dan perbaikan harus terus dilanjutkan.<\/p>\n
Di saat yang bersamaan, Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menggelar sidang terbuka terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Zuhro mengaitkan rangkaian peristiwa politik ini dengan bahasa tubuh Prabowo terhadap Jokowi saat perayaan HUT TNI.<\/p>\n
Ia menolak asumsi bahwa perbedaan gestur Prabowo kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi semata karena latar belakang militer dan sipil, melainkan didasarkan pada perbandingan nilai dan warisan kepemimpinan.<\/p>\n
Zuhro mencatat bahwa pada 100 hari hingga tahun pertama menjabat, Prabowo tampak kesulitan menjaga jarak, di mana bayang-bayang narasi Jokowi masih mendominasi.<\/p>\n
Namun, obsesi Prabowo untuk memajukan Indonesia mendorongnya “memberontak” dari bayang-bayang kekuatan tersebut. Prabowo kini secara perlahan menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi strategis.<\/p>\n
Manuver politik Jokowi yang merapat ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai Zuhro sebagai langkah menabuh genderang yang terlalu dini, sehingga dengan cepat terbaca oleh Prabowo.<\/p>\n
“PSI adalah Pak Jokowi, Pak Jokowi adalah PSI,” ungkapnya, seraya menyoroti basis massa PSI yang beririsan dengan Perjuangan.<\/p>\n
<\/p>\n
Kondisi ini turut memengaruhi dinamika komunikasi antara Prabowo dan Megawati Soekarnoputri. Menurut Zuhro, ajakan masuk koalisi tidak pernah berhenti dan pertemuan di antara keduanya didasari oleh kesamaan atas dampak peran Jokowi di masa lalu. Hal ini menciptakan rivalitas baru dalam peta politik nasional.<\/p>\n<\/p><\/div>\n